DPR Minta MK Tolak Permohonan Uji Materiil UU Kejaksaan Tipikor dan KPK

Tayang: Rabu, 17 Mei 2023 22:51 WIB

Penulis: Naufal Lanten

Editor: Eko Sutriyanto

DPR Minta MK Tolak Permohonan Uji Materiil UU Kejaksaan Tipikor dan KPK

Tribunnews/Rahmat Fajar Nugraha

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian materi terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (UU Kejaksaan), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman yang menjadi perwakilan DPR RI saat memberikan keterangan secara daring di persidangan, Rabu (17/5/2023).

Baca Selanjutnya:

Lagu untuk Upacara Hari Guru Nasional 2025: Hymne Guru dan Terima Kasih Guruku

Lalu pada 23 Februari 2023, jaksa selaku penyidik belum melakukan pemeriksaan lanjutan kepada tersangka, tetapi justru berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Prapenuntutan dan langsung melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum.

Selanjutnya, dalam proses penyidikan tersebut, tersangka telah meminta untuk dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dan ahli agar perkara menjadi terang. Namun permintaan tersebut diabaikan oleh penyidik dan Jaksa Prapenuntutan.

Untuk itu, Pemohon dalam Petitum permohonan meminta kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, Pasal 39 UU Tipikor, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) Khusus frasa ‘atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa ‘atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa ‘dan atau kejaksaan’ UU KPK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.