Pemilu 2024
Respons 'Bocoran' Putusan Sistem Pemilu, MK Tak Laporkan Denny Indrayana ke Polisi
Mahkamah Konstitusi (MK) menyampaikan, tak akan melaporkan eks Wamenkumham Denny Indrayana ke polisi.
Penulis:
Ibriza Fasti Ifhami
Editor:
Johnson Simanjuntak
"Kita sedang bersurat karena terbatas dia di Australia," ungkapnya.
Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Mahkamah Konstitusi pun membacakan putusan perkara nomor 114/PUU-XX/2022 terkait uji materi sistem pemilu proporsional terbuka, Kamis (15/6/2023).
Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan perkara uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Kamis (15/6/2023) hari ini.
Baca juga: MK akan Laporkan Denny Indrayana ke Organisasi Advokat Pekan Depan
MK menjadwalkan sidang putusan perkara tersebut digelar pada pukul 09.30 WIB.
Lewat sidang itu, hakim MK akan menentukan apakah sistem pemilu di Indonesia tetap proporsional terbuka atau diubah menjadi proporsional tertutup.
Sambil menunggu putusan MK itu, Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana membagikan cerita di akun media sosialnya Instagram.
Dia memberi judul ceritanya yakni "Four Musketeers".
Four Musketeers merupakan judul film yang pernah populer dari Inggris.
Berkisah mengenai empat pendekar yang berjuang melawan tirani kerajaan.
Denny Indrayana mengawali tulisannya soal fokus publik pagi ini yang terarah ke MK, menunggu putusan soal sistem pemilu legislatif.
"Saya ingin berbagi cerita yang lebih ringan, humanis, tapi tidak kalah penting," ujar Denny Indrayana.
"Ini soal persahabatan," ujar Denny menambahkan.
Dia lalu memposting foto kebersamaannya dengan pengamat hukum Dr. Refly Harun dan Dr. Zainal Arifin Mochtar.
"Dulu bukan hanya bertiga, kami sering berempat dengan Prof. Dr. Saldi Isra, sering bersama dalam banyak forum diskusi offline maupun online," ujar Denny.
Pemilu 2024
Dilaporkan Terkait Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, KPU Disebut Langgar Lima Pasal Peraturan DKPP |
---|
Ketua KPU Klaim Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024 Tak Menyalahi Aturan dan Telah Diaudit BPK |
---|
KPU Akui Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, Klaim Demi Efektivitas Pengawasan |
---|
Komisi II DPR RI Ungkap Pernah Ingatkan KPU Soal Penggunaan Private Jet: Tidak Pantas Itu |
---|
Komisi II DPR Minta KPU Kooperatif Terkait Dugaan Penyalahgunaan Private JetĀ |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.