Tunggu UU Perlindungan Data Pribadi Berlaku, Komisi I Harap Pemerintah Terbitkan Peraturan Darurat
Disebutkan 337.225.465 baris data kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil Kemendagri dijual di forum peretas.
Penulis:
Danang Triatmojo
Editor:
Johnson Simanjuntak
lihat foto
Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Tunggu UU Perlindungan Data Pribadi Berlaku, Komisi I Harap Pemerintah Terbitkan Peraturan Darurat
Keterangan pada situs tersebut, tertulis bahwa 34 juta data ini merupakan semua paspor Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktorat jenderal Imigrasi Indonesia.
Lebih dari 34 juta data paspor warga RI yang dibocorkan dan diperjualbelikan memuat sejumlah informasi seperti nomor paspor, tanggal berlaku, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin dan lainnya.
Ada pula dugaan kebocoran 35 juta data dari pengguna MyIndihome, 19 juta data BPJS Ketenagakerjaan, 45 juta data MyPertamina, hingga dugaan kebocoran 105 juta data pemilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Berita Terkait
Baca Juga
| Jabatan Wakil Panglima TNI Aktif Lagi Usai 25 Tahun Vakum, DPR Minta Jangan Cuma Jadi ‘Pendamping’ |
|
|---|
| Tewasnya Prada Lucky: DPR Desak TNI Reformasi Budaya dan Hukum Pembinaan |
|
|---|
| Komisi I DPR: Jabatan Wakil Panglima Relevan dengan Bertambahnya Brigade hingga Batalyon di TNI |
|
|---|
| Keadilan untuk Prada Lucky, Anggota Komisi I DPR Minta Proses Hukum Tanpa Pandang Bulu |
|
|---|
| Komisi I DPR: Indonesia Bisa Berperan dalam Solidaritas Global Tanpa Abaikan Kebutuhan Rakyat |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.