Dari Mohammad Hatta hingga Prabowo, Perjuangan Panjang Hunian Layak untuk Rakyat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pada Kongres Perumahan Rakyat Kedua di Jakarta, 4 Agustus 1952, Wakil Presiden pertama Indonesia, Mohammad Hatta, pernah berujar, "Tentang perumahan rakyat, kita menunjukkan ketinggalan yang terbesar. Sering-sering saya berkata, sebagian besar daripada rumah-rumah rakyat lebih menyerupai kandang sapi daripada tempat kediaman manusia. Perumahan yang semacam itu tidak layak bagi suatu bangsa yang merdeka dan tahu harga diri."

Pidato Hatta menggambarkan betapa peliknya permasalahan perumahan rakyat di masa lalu. Rumah-rumah yang sempit, gelap, dan menjadi sarang penyakit adalah tantangan besar yang harus dihadapi. Ia menekankan bahwa perumahan bukan sekadar tempat berlindung, tetapi juga bagian dari martabat bangsa. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk mengubah kondisi ini, bersama dengan gerakan rakyat.

Simbol Harapan Baru: Program 3 Juta Rumah

Kini, di berbagai wilayah, deretan rumah-rumah baru berdiri tegak di pinggiran kota, menggantikan lahan kosong dan sawah. Jalanan kecil mulai terbentuk, warung dan fasilitas umum bermunculan, menandakan kehidupan baru yang perlahan. Pemandangan ini bukan sekadar deretan bangunan, melainkan simbol harapan bagi jutaan keluarga di Indonesia.

Presiden terpilih Prabowo Subianto telah mencanangkan program pembangunan 3 juta rumah sebagai bagian dari strategi transformasi bangsa yang diusung bersama Gibran Rakabuming Raka. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan hunian yang layak.

Dalam Debat Pilpres 2024 pada 4 Februari, Prabowo menyatakan, "Kita juga akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah." 

Pembangunan tersebut terbagi masing-masing 1 juta rumah di pedesaan, pesisir, dan perkotaan.

Langkah Konkret Pemerintah

Untuk merealisasikan target ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah menginstruksikan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) agar segera menyiapkan simulasi perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025.

Dalam rapat bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh pada 8 Januari 2025, Ara menyampaikan, BP Tapera bersama BTN segera menyiapkan simulasi peningkatan penyaluran KPR FLPP di 2025 dari target 220.000 unit menjadi 320.000 unit dengan alokasi APBN yang sama, yakni sebesar Rp 28,2 triliun.

Perubahan komposisi anggaran FLPP dari 75:25 menjadi 50:50 antara APBN dan perbankan diharapkan mampu memperluas akses rumah subsidi tanpa membebani keuangan negara.

Baca juga: Tak Hanya Soal Perumahan, Menteri BUMN Erick Thohir Minta BTN Jadi Megabank

BTN: Pilar Utama Pembiayaan Perumahan Rakyat

Sebagai bank yang fokus pada pembiayaan perumahan, Bank Tabungan Negara (BTN) berperan sentral dalam merealisasikan Program 3 Juta Rumah. Melalui berbagai skema kredit terjangkau, BTN memastikan masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah dapat memiliki hunian layak.

Dalam dua bulan pertama pemerintahan Prabowo, BTN telah menyalurkan KPR untuk hampir 30.000 unit rumah. Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengungkapkan bahwa stok rumah siap huni untuk mendukung program ini telah mencapai ratusan ribu unit.

"Tahun depan, kami telah memiliki ratusan ribu unit stok rumah untuk mendukung Program 3 Juta Rumah," ujar Nixon dalam keterangan tertulis, Kamis (12/12/2024).