Pengamat Hukum Nilai Rancangan KUHAP dan KUHP Nasional Tak Sinkron

Akademisi juga menekankan perlunya pengaturan komprehensif terhadap penyelesaian perkara di luar pengadilan, termasuk restorative justice, plea bargain, dan DPA untuk korporasi, dengan pengawasan yang memadai. 

Sedangkan rekomendasi keempat, modernisasi hukum acara pidana harus mengintegrasikan teknologi secara adil dan inklusif, tidak sekadar mencantumkan e-court dalam pasal, tetapi juga menjamin akses publik, keabsahan pembuktian, dan perlindungan saksi serta terdakwa. 

Rekomendasi kelima, RKUHAP perlu membenahi struktur kelembagaan penyidikan dengan menghapus konsep “Penyidik Utama” yang berpotensi menimbulkan subordinasi antarpenyidik dan merusak prinsip kesetaraan. 

Keterlibatan Jaksa harus ditegaskan sejak awal proses penyidikan untuk menjamin due process of law. Selain itu, perlu diatur secara eksplisit mekanisme penyidikan tambahan agar tidak menjadi celah penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dan tetap melindungi hak-hak tersangka. 

Rekomendasi terakhir, RKUHAP perlu sinkron dengan semangat dan struktur KUHP Nasional, baik dari segi materi, prosedur, maupun kelembagaan, agar tidak terjadi fragmentasi hukum yang merugikan keadilan.