Rapat di DPR, Patrialis Akbar Tegaskan Putusan MK Soal Pemilu Nasional dan Lokal Langgar Konstitusi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang juga mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Patrialis Akbar, mengkritik keras putusan MK yang memutuskan pemisahan pemilu nasional dan lokal.

Menurutnya, putusan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, terutama Pasal 22E yang mengatur prinsip dasar pelaksanaan Pemilu.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR, Jumat (4/7/2025), Patrialis menyebut bahwa akar dari putusan MK itu secara jelas membagi Pemilu dalam dua tahap.

Tahap pertama adalah pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden. 

Tahap kedua, yang dilakukan paling cepat dua tahun dan paling lambat dua tahun lima bulan setelah pelantikan, adalah pemilihan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota serta kepala daerah (gubernur, bupati, wali kota).

Namun menurut Patrialis, pembagian Pemilu menjadi dua tahap tersebut tidak sesuai dengan amanat Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945.

"Berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pemilu hanya satu kali dalam lima tahun. Bukan dua kali seperti yang diputuskan oleh MK," kata Patrialis, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Patrialis melanjutkan, Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menyebut bahwa Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD. 

Maka dari itu, menurutnya, seluruh proses pemilihan tersebut harus dilakukan secara serentak dan tidak boleh dipisah-pisahkan dalam dua momen pemilu yang berbeda.

"Yang dipilih melalui Pemilu setiap lima tahun sekali adalah anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden serta anggota DPRD secara serentak dan tidak dipisah-pisahkan, karena berada dalam satu tarikan nafas," ucapnya.

Patrialis juga menyoroti keberanian MK memasukkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke dalam rezim pemilu yang kedua. 

Padahal, dalam pandangannya, Pilkada bukanlah bagian dari rezim Pemilu sebagaimana dimaksud dalam konstitusi.

"MK justru memasukkan Pilkada ke dalam rezim Pemilu. Ini tidak sesuai, karena Pilkada tidak termasuk dalam objek Pemilu yang disebut dalam Pasal 22E UUD 1945," ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kewenangan MK terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. 

MK hanya diberi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, memutus sengketa hasil pemilu, serta membubarkan partai politik.