Komisi III DPR Pastikan Terbuka Jika KPK Ingin Bahas RKUHAP

"Termasuk juga kami menyampaikan surat audiensi dan usulan tersebut kepada Presiden, dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan HAM," sambungnya.

Langkah proaktif ini diambil karena KPK merasa tidak dilibatkan secara langsung dalam perkembangan pembahasan RKUHAP. 

Padahal, menurut Imam, KPK memiliki temuan-temuan krusial hasil kajian internal bersama para ahli yang juga didengar keterangannya oleh pemerintah dan DPR.

Kekhawatiran utama KPK adalah potensi degradasi asas lex specialis (kekhususan hukum) yang melekat pada Undang-Undang KPK. 

Sejumlah pasal dalam RKUHAP, menurut KPK, dapat menjadi pintu masuk bagi para tersangka korupsi untuk lepas dari jerat hukum.

"Pasal yang bertentangan semacam ini seringkali menjadi pintu masuk bagi tersangka atau terdakwa untuk lepas dari jerat penegakan hukum. Itu yang kami khawatirkan," sebut Imam.