Wamen Hukum Sebut Pemohon yang Gugat Masa Jabatan Kapolri Tidak Dalam Posisi Dirugikan

Pemohon menilai beberapa ketentuan dalam UU Polri rentan melanggar UUD 1945, seperti:

Ketidakpastian masa jabatan Kapolri tanpa kejelasan apakah Kapolri perlu dilantik kembali saat berganti pemerintahan.

Serta, kerugian atas hak atas kepastian hukum, hak partisipasi DPR/DPD, atau ketentuan pengaturan spesifik dalam UU Polri yang dianggap tidak jelas atau diskriminatif bagi publik yang taat hukum.

Isi Pokok Pasal 11

Berikut adalah poin-poin utama yang diatur dalam pasal ini:

• Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR (ayat 1)
• Usulan pengangkatan/pemberhentian harus disertai alasan dan diajukan oleh Presiden ke DPR (ayat 2)
• DPR wajib memberikan persetujuan atau penolakan dalam waktu maksimal 20 hari sejak surat diterima (ayat 3)
• Jika DPR tidak merespons dalam 20 hari, maka calon Kapolri dianggap disetujui (ayat 4)
• Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan menunjuk pelaksana tugas, lalu meminta persetujuan DPR (ayat 5)
• Calon Kapolri harus merupakan Perwira Tinggi Polri yang masih aktif, dengan mempertimbangkan jenjang kepangkatan dan karier (ayat 6)
• Tata cara pengusulan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Presiden (ayat 7)
• Pengangkatan jabatan lain di luar Kapolri diatur melalui Keputusan Kapolri (ayat 8)