Sabtu, 6 September 2025

Demo di Jakarta

Rumah Sri Mulyani Dijarah, Direktur Eksekutif Celios: Anomali, Masak Bisa Jadi Sasaran Amuk Massa?

Direktur Eksekutif Celios menyebut, penjarahan rumah Sri Mulyani mencerminkan ketidakpastian akan jaminan keamanan bagi investor asing.

Tribunnews/Endrapta
RUMAH MENKEU DIJARAH - Dalam foto: Menteri Keuangan RI Sri Mulyani saat konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/2/2025) malam. Direktur Eksekutif Celios (Center of Economic and Law Studies), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengaku heran terhadap terjadinya aksi penjarahan di rumah milik Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati. 

"Keamanan bagi siapa? Bagi seluruh warga negara. Bukan hanya menteri, tapi juga seluruh warga negara. Jadi, kejadian kemarin harapannya adalah kejadian terakhir," tambahnya.

"Enggak boleh terulang lagi karena itu menjadi citra yang sangat buruk bagi dunia internasional juga," pungkasnya.

Sekilas tentang Celios

Celios adalah singkatan dari Center of Economic and Law Studies, sebuah lembaga independen yang berbasis di Jakarta, serta fokus pada hukum dan ekonomi, khususnya analisis makro-ekonomi, moneter, transisi energi, dan tata kelola mineral kritis Indonesia.

Dikutip dari laman resmi celios.co.id, think tank atau wadah pemikir Celios bertujuan untuk menjadi lembaga penelitian yang kredibel berdasarkan independensi, kualitas, pendekatan interdisipliner untuk melawan krisis iklim dan ketidaksetaraan.

Berikut daftar misi yang dibawa Celios:

  1. Aktif dalam jaringan internasional untuk kolaborasi riset berkualitas tinggi tentang transisi energi, keuangan berkelanjutan, dan ekonomi restoratif. 
  2. Memperkuat suara masyarakat adat, pekerja, dan masyarakat lokal yang terdampak industri pertambangan. 
  3. Meningkatkan kesadaran akan Energi Terbarukan Berbasis Masyarakat melalui riset dan kolaborasi lokal. 
  4. Berinteraksi dengan pemerintah daerah melalui bantuan teknis yang inklusif dan berkelanjutan untuk diversifikasi ekonomi, terutama di kawasan pertambangan dan kawasan industri. 
  5. Membantu memperkuat ruang publik melalui riset ekonomi dan kebijakan publik. 
  6. Menyediakan litigasi strategis untuk memastikan transisi energi yang adil melawan solusi palsu. 
  7. Menjamin masa depan ekonomi digital yang lebih inklusif di Indonesia.

(Tribunnews.com/Rizki A.)

Sumber: TribunSolo.com
Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan