Pakar: Pemerintah dan DPR Harus Berbenah Sebab Banyak Langkah KPU yang Saat Ini Problematik
Titi juga mengungkit ihwal banyak masalah yang terjadi bahkan saat proses seleksi kala itu.
Penulis:
Mario Christian Sumampow
Editor:
Hasanudin Aco
lihat foto
Titi Anggraini dikenal sebagai seorang aktivis demokrasi dan pakar hukum tata negara.
Lahir 12 Oktober 1979 di Palembang, Sumatera Selatan, Titi Anggraini menyelesaikan sarjana dan magister hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, konsentrasi Hukum Tata Negara.
Dia bertindak selaku Dosen Tidak Tetap di Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak 2022.
Rekam jejaknya pernah menjadi Anggota Dewan Pembina Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), Direktur Eksekutif Perludem selama 10 tahun (2010–2020), dan Wakil Koordinator Maju Perempuan Indonesia (MPI).
Di juga pernah menjadi Anggota Panwaslu Pusat Pemilu 1999, Tim Ahli Bawaslu RI (2008–2010), Kepala Satuan Kerja BRR Aceh-Nias (2006–2008), dan pemantau pemilu internasional di berbagai negara.
| Istana Hormati Keputusan KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, Termasuk Ijazah |
|
|---|
| Gibran dan KPU Digugat Rp 125 Triliun Terkait Pencalonan Cawapres di Pemilu 2024 |
|
|---|
| Dapat Pagu Indikatif Rp 2,7 Triliun, KPU RI Ajukan Tambahan Anggaran Rp 986 Miliar untuk Tahun 2026 |
|
|---|
| Selain Sewa Jet Pribadi, KPU Diduga Juga Boros Pakai Anggaran Kendaraan Dinas dan Sewa Apartemen |
|
|---|
| DKPP Bantah Tolak Aduan Jet Pribadi KPU, Sebut Laporan Koalisi Sipil Belum Lengkap |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.