Mahfud MD ke KPK: Kalau Mau Usut Markup Proyek Kereta Cepat Tak Perlu Tunggu Laporan Saya!
Mahfud MD menegaskan, KPK tak perlu menunggu laporan aduan masyarakat jika ingin mengusut dugaan mark up proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
lihat foto
"Kami mengimbau bagi masyarakat yang mengetahui informasi awal ataupun data awal, silakan sampaikan aduan kepada KPK," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
"Tentu laporan perlu dilengkapi juga dengan informasi dan data awal sehingga nanti dalam proses telaah dan verifikasinya menjadi lebih presisi," kata dia.
Budi mengatakan, informasi yang beredar soal dugaan mark up Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung saat ini masih bersifat awal. KPK memerlukan data yang valid untuk menindaklanjuti apakah ada unsur korupsi dalam proses pengadaannya.
"Sedangkan kalau soal kerugian keuangan negara itu kan mesti dihitung oleh auditor negara, bisa oleh BPK ataupun BPKP," katanya.
Baca juga: PKS: Penyelesaian Utang Proyek Kereta Cepat Tak Boleh Bebani APBN
Di podcast yang kemudian potongan videonya viral di media sosial tersebut, Mahfud membeberkan adanya perbedaan biaya pembangunan kereta cepat per kilometer yang sangat signifikan antara perhitungan versi Indonesia dengan perhitungan di China.
"Dugaan mark up-nya gini. Menurut pihak Indonesia, biaya per 1 km kereta Whoosh itu 52 juta US dolar. Tapi di China sendiri hitungannya 17 sampai 18 (juta) US dolar. Naik tiga kali lipat kan," ungkap Mahfud dalam video yang dikutip Kamis (16/10/2025).
Mahfud mengaitkan dugaan ini dengan beban utang proyek Whoosh yang diperkirakan mencapai Rp 4 triliun pada tahun 2025.
Baca juga: Singgung Polemik Kereta Cepat Whoosh, Mahfud MD Teringat Konsep Demokrasi Kriminal Rizal Ramli
Menurutnya, beban tersebut membengkak karena perubahan skema pembiayaan dari tawaran Jepang dengan bunga 0,1 persen ke Cina dengan bunga awal 2 persen yang kemudian naik menjadi 3,4 persen akibat pembengkakan biaya (overrun).
Mahfud menyerukan adanya penyelidikan, berdasarkan catatan, menunjukkan bahwa biaya pembangunan Whoosh per kilometer sebesar Rp 780 miliar dinilai lebih murah dibandingkan proyek MRT Jakarta yang mencapai Rp 1,1 triliun per kilometer.
Dia juga mendukung sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang enggan membayar utang Whoosh menggunakan APBN dan meminta pemerintah mengambil kebijakan progresif agar beban utang tidak semakin membengkak.
| Buru Pihak Lain Penerima Aliran Dana, KPK Terapkan Follow the Money di Kasus Pemerasan K3 Kemnaker |
|
|---|
| KPK Masih Analisis Keterangan Saksi, Belum Tentukan Waktu Pemanggilan Tersangka Korupsi Bansos Beras |
|
|---|
| Pilihan Cepat Atasi Krisis Utang Kereta Cepat |
|
|---|
| KPK Dalami Keterangan Gubernur Kalbar Ria Norsan Terkait Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Mempawah |
|
|---|
| KPK Tambah Masa Penahanan Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 Tersangka Lainnya |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.