Kejanggalan Whoosh di Mata Pengamat Agus Sarwono: Bermasalah Sejak Awal, Kok Tiba-tiba Jadi PSN?

Whoosh dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang merupakan perusahaan patungan antara konsorsium Indonesia (PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia/PSBI) dengan 60 persen saham dan konsorsium China melalui Beijing Yawan HSR Co Ltd (40 persen saham).

Adapun PSBI sendiri dipimpin oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan porsi saham 58,53 persen, diikuti Wijaya Karya (33,36 persen), PT Jasa Marga (7,08 persen), dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII (1,03 persen).

Sementara, komposisi pemegang saham Beijing Yawan HSR Co. Ltd terdiri atas CREC 42,88 persen, Sinohydro 30 persen, CRRC 12 persen, CRSC 10,12 persen, dan CRIC 5 persen.

Whoosh pun diresmikan oleh Jokowi pada 2 Oktober 2023 di Stasiun Halim, Jakarta.

Pada 2015 silam, Jokowi sudah berjanji bahwa proyek KCJB tidak akan menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) karena dijalankan  dengan skema Business to Business (B2B) antara Indonesia dengan China. 

Namun pada  2021, Jokowi resmi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Dari beberapa pasal revisi, yang menjadi sorotan publik adalah revisi Pasal 4 yang menyatakan bahwa proyek KCJB kini diizinkan untuk didanai APBN.

Hingga saat ini biaya total pembangunan Whoosh telah mencapai 7,27 miliar dollar AS atau setara Rp108,14 triliun.

Biaya tersebut mengalami pembengkakan sebesar Rp1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp18,02 triliun.

Angka ini bahkan jauh melampaui nilai investasi dari proposal Jepang melalui JICA (Japan International Cooperation Agency) yang
memberikan tawaran proyek KCJB sebesar 6,2 miliar dollar AS.

Akibat pembengkakan biaya tersebut, Pemerintah China dan Pemerintah Indonesia menyepakati cost overrun sebesar 1,2 miliar dollar AS.

Dari cost overrun 1,2 miliar dollar AS, total pinjaman Indonesia adalah sekitar 560 juta dollar AS dengan bunga pinjaman kepada China Development Bank (CDB) sebesar 3,4 persen.

Selain itu, Pemerintah China juga menginginkan agar pinjaman tersebut dijamin oleh APBN.

Namun, Pemerintah Indonesia menawarkan agar penjaminan dapat dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PPI).

Dampak lain dari pembengkakan biaya tersebut adalah jangka waktu konsesi diperpanjang menjadi 80 tahun.

Indikasi State Capture Corruption dalam Proyek Whoosh