Bestari Barus PSI Respons Soal Penolakan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus, merespons soal rencana pemerintah memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI, H. M. Soeharto.

Dia mengatakan, bangsa Indonesia perlu menilai Soeharto secara utuh, bukan hanya dari sisi kontroversinya, tapi juga dari kontribusinya yang besar bagi pembangunan nasional.

“Soeharto adalah bagian dari sejarah bangsa yang tidak bisa dihapus. Ia membawa Indonesia menuju stabilitas ekonomi, swasembada pangan, dan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Itu fakta sejarah yang tidak bisa disangkal,” kata Bestari di Jakarta, Kamis (30/10/2025)

Bestari pun mengkritik sikap sebagian politisi PDIP yang menolak usulan tersebut.

Menurutnya, penilaian subjektif satu-dua orang tidak sepatutnya mempengaruhi keputusan pemerintah dalam menentukan siapa yang layak menerima gelar pahlawan nasional.

“Saya yakin pemerintah memiliki mekanisme dan pendalaman yang komprehensif. Tim penilai gelar pahlawan sudah meneliti dengan matang, dan siapapun yang akan ditetapkan nantinya pasti telah memenuhi kriteria,” tegasnya.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto: Pengkhianatan Reformasi

Bestari juga menilai, komentar negatif yang disertai kalimat merendahkan terhadap Soeharto menunjukkan pandangan yang tidak objektif terhadap sejarah.

“Justru kami melihat Soeharto sebagai sosok yang hebat karena berhasil menumpas gerakan 30 September yang menelan banyak korban jiwa dan mengancam keutuhan bangsa. Tanpa langkah tegas itu, mungkin arah sejarah Indonesia akan berbeda,” ujarnya.

Dia menambahkan, bangsa ini harus belajar menilai masa lalu secara proporsional, bukan dengan dendam politik.

“Reformasi sudah dua dekade lebih berjalan, saatnya kita melihat sejarah dengan kepala dingin,” tambahnya.

Bestari pun harapan agar bangsa Indonesia tidak lagi terjebak pada kebencian lama dan tetap waspada terhadap ideologi yang pernah mengancam dasar negara.

“Harapan kita semua, bangsa ini terus melangkah maju dengan menghormati sejarahnya,” tutup Bestari.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ribka Tjiptaning, menolak keras usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Presiden ke-2 Soeharto. 

"Kalau pribadi oh saya menolak keras. Iya kan?" kata Ribka di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

Ribka mempertanyakan alasan agar Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun itu untuk diberi gelar Pahlawan Nasional.