Catatan Politik Bamsoet: Langkah Awal Pemulihan Sektor Industri dan UMKM

Ringkasan Berita:

• Bamsoet sebut penyelundupan sebabkan anomali ekonomi nasional.
• Ia mengapresiasi keseriusan Menkeu Purbaya tangani akar masalah di Bea Cukai.
• Seruan kolaborasi nasional digencarkan untuk memulihkan manufaktur dan UMKM.

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah terus memberi pesan kepada komunitas pebisnis di sektor riel, utamanya komunitas pelaku UMKM, tentang kesungguhan dan konsistensi upaya pemulihan.

Pesan berkelanjutan dari Presiden Prabowo Subianto itu ditandai dengan penugasan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyehatkan pasar dalam negeri dengan memerangi praktik penyelundupan ragam produk manufaktur.

Penyelundupan ragam produk manufaktur yang masif ke pasar dalam negeri sudah menjadi faktor yang tidak hanya merusak kinerja perekonomian negara, melainkan juga ‘membunuh’ industri manufaktur dan jutaan unit bisnis usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Utamanya karena produk impor selundupan itu dijual dengan harga dumping. Karena itu, beberapa pendekatan yang telah ditempuh Menteri Purbaya patut diapresiasi karena baru kali ini regulator negara menunjukan kepedulian ekstra terhadap masalah penyelundupan produk manufaktur.  

Pendekatan atau strategi Menteri Purbaya menangani penyelundupan tampak berkepastian dan layak menumbuhkan harapan. Tidak minimalis, tetapi mencerminkan kesungguhan pemerintah karena langsung menyentuh jantung persoalan, yakni institusi yang bertanggungjawab dan juga pelaksana regulasi, Tentu saja dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (BC) Kementerian Keuangan.

Baik masyarakat maupun para pebisnis sudah mengetahui dan merasakan bahwa sudah cukup lama regulator negara bersikap minimalis terhadap fakta praktik penyelundupan produk manufaktur ke pasar dalam negeri.

Eksesnya adalah terjadi anomali dalam perekonomian nasional dewasa ini.  Fenomena ini bukan asumsi melainkan fakta tak terbantahkan. Fakta anomali inilah yang dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo.

Dikatakan anomali karena total konsumennya mencapai pasar yang besar, yakni hampir 270 juta jiwa (data jumlah penduduk Indonesia per 2025 terbilang 286.693.693). Namun, data tentang skala pasar ini tidak otomatis menjadikan sektor industri dalam negeri produktif.

Baca juga: Catatan Politik Bamsoet: Kebijakan Korektif Sebagai Upaya Memulihkan Perekonomian Nasional

Sebaliknya, hampir sebagian besar kebutuhan konsumen akan produk manufaktur yang dijajakan di pasar dalam tahun-tahun terakhir ini bukan produk dalam negeri. 

Bahkan, sebagaimana dilaporkan kepada Menteri Purbaya baru-baru ini,  hampir sebagian besar busana gamis yang dijajakan di pasar lokal sekalipun diketahu sebagai produk impor.

Hal ini terjadi karena industri manufaktur skala besar maupun skala UMKM justru bertumbangan karena bangkrut. Kisah tentang kebangkrutan itu tercermin pada kasus PT Sepatu Bata dan PT Sritex. Bahkan, sentra-sentra industri telah mati suri karena tidak produktif lagi.

Padahal, di tahun-tahun terdahulu, sejumlah sentra industri di berbagai daerah terkenal karena mutu dan produktivitasnya dalam  industri tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki (sepatu-sandal), industri furniture, industri elektronik serta alat musik. Kini, semua itu tinggal cerita,  karena tergusur oleh barang selundupan yang membanjiri pasar dalam negeri.

Itulah fakta tentang kekuatan mematikan dari praktik penyelundupan produk manufaktur ke pasar dalam negeri. Sejumlah kalangan melihat fenomena itu sebagai kecenderungan deindustrialisasi di Indonesia.

Data Kemenkop dan UKM mencatat bahwa pada 2021 jumlah pelaku UMKM mencapai 64,2 juta unit dengan daya serap tenaga kerja yang besar. Hari-hari ini,  wajah UMKM Indonesia sangat menyedihkan.