Pengamat Usul Negara Beri Dana Tambahan ke Kampus Demi Cegah Praktik Korporatisasi 

Ringkasan Berita:

• Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai pernyataan Rektor UI Heri Hermansyah soal dekan perlu memiliki budaya korporat tidak tepat.
• Ia menegaskan kampus adalah lembaga pendidikan, bukan perusahaan yang berorientasi laba. Agus menilai penerapan budaya korporat berisiko menggeser fokus akademik menjadi transaksional.
• Ia juga mendorong pemerintah menambah dana pendidikan agar perguruan tinggi tidak terdorong mencari pemasukan seperti korporasi

TRIBUNNEWS.COM.M, JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai pernyataan Rektor Universitas Indonesia (UI) Heru Hermansyah soal dekan harus punya budaya korporat atau corporate culture, tidak tepat. 

Ia menyatakan kampus atau perguruan tinggi yang menjadi ruang pengembangan ilmu pengetahuan, riset dan inovasi tanpa orientasi laba atau logika dagang, tidak bisa disamakan seperti budaya pada perusahaan. 

"Oh ya nggak bisa lah, itu kan lembaga pendidikan. Masa dijadikan perusahaan, nanti kaya kasus dulu yang program-program S2 magister, itu kan menjadi sangat komersial dan dihentikan kalau nggak salah," kata Agus kepada wartawan, Kamis (6/11/2025).

"Waktu saya sering mengajar itu jadi kayak apa mesin uangnya perguruan tinggi. Lembaga pendidikan nggak boleh dijadikan korporasi, ini lembaga pendidikan bukan lembaga perusahaan kan tata kelolanya juga beda," ujarnya. 

Mantan dosen tamu UI ini menyebut sebagai kampus riset tertua, UI semestinya menempatkan kepemimpinan dekan sebagai penggerak riset dan intelektualitas. Bukan sekadar manajer yang mengejar pendapatan. 

Baca juga: VIDEO WAWANCARA EKSKLUSIF Agus Pambagio Bongkar Semua! Proyek Whoosh, Utang China, dan Korupsi

"Ya buat pendidikan nggak pas, sehingga nanti orientasi dekan atau pengelola itu cari uang. Padahal tugas dia meningkatkan kualitas pendidikan," jelasnya. 

Di sisi lain ia berpandangan jika kampus meniru gaya korporasi berisiko tidak fokus untuk meningkatkan kualitas akademik. Nantinya praktik yang ada hanya malah berfokus memperkuat praktik transaksional.

"Kita kan ini selalu mengikuti kata bos kan atau kata pimpinan, nah kalau misalnya pimpinan kita milihnya dengan transaksional, pasti dibawahnya juga pakai transaksi," ungkapnya. 

"Jadi UI harus netral dan dibiayai negara, jangan cari duit seperti korporasi. Jadi akibatnya kan kadang-kadang misalnya, ketua yang biayai dari swasta, kan ujung-ujungnya supaya dia bantu," tegasnya. 

Berkenaan dengan itu Agus mendorong agar pemerintah bisa menambah dana pendidikan perguruan tinggi, guna menghindari praktik universitas menjadi korporasi. 

"Ya seharusnya ngajar aja, tidak usah berpikir cari uang. Kalau dekan kan konsentrasi nya pada prodi-prodinya itu, karena kan harus dikembangkan, jangan berpikir cari duit. Kalau perguruan tinggi kan mungkin ada bendahara atau kepala keuangan atau apalah, nah dia yang mikir sama rektor misalnya," tuturnya. 

"Dan yang penting kan memang negara harus nambah dana itu, karena jumlah orang miskin yang ke terima perguruan tinggi katakan UI bertambah. Nah sementara yang tahap tes mandiri yang bayarnya mahal itu jumlahnya terbatas," pungkasnya. 

Sebelumnya Rektor UI Heri Hermansyah menyampaikan seorang dekan harus punya karakter dan mampu menjadi manajer bagi fakultasnya. Ia mengibaratkan manajerial dijalankan seperti pada korporasi. 

Sosok dekan kata dia, harus memiliki kemampuan managerial dan spirit entrepreneur untuk meningkatkan pendapatan serta kerjasama yang ada di fakultasnya namun dengan tetap mempertahankan kualitas akademik.

"Nah gabungan dua hal inilah bagaimana seorang dekan bisa memiliki karakter dan mampu me-manage fakultasnya. Seperti corporate tapi juga mereka tetap bisa menjaga kualitas akademiknya. Jadi gabungan antara corporate culture dan academic culture," katanya.