Bentuk Apresiasi Sejarah, Mahasiswa Usul Seluruh Mantan Presiden Dapat Gelar Pahlawan Nasional

Ringkasan Berita:

• Koordinator Pusat DEMA PTKIN, Miftahul Rizqy, menilai warisan pembangunan Presiden ke-2 RI Soeharto masih memberikan manfaat nyata hingga saat ini.
• Rizqy mengusulkan agar seluruh mantan Presiden RI memperoleh gelar Pahlawan Nasional, termasuk Soeharto.
• Dia juga mengingatkan pentingnya menilai sejarah secara objektif meneladani pandangan Gus Dur, bahwa setiap pemimpin memiliki jasa dan kekurangan masing-masing, serta menegaskan peran Soeharto dalam mempertahankan ideologi Pancasila.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Pusat DEMA PTKIN Miftahul Rizqy, menilai bahwa warisan pembangunan yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia ke-2, Soeharto, masih memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia hingga saat ini.

DEMA PTKIN merupakan organisasi kemahasiswaan tingkat nasional yang menaungi Dewan Eksekutif Mahasiswa di seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia.

PTKIN meliputi kampus-kampus seperti, Universitas Islam Negeri (UIN) Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).

Baca juga: Tanya Jawab dengan Wamensos soal Usulan Gelar Pahlawan Nasional Soeharto, Pro-Kontra Wajar

Menurut Rizqy, berbagai proyek strategis yang dijalankan pada masa kepemimpinan Soeharto mulai dari pembangunan infrastruktur, program swasembada pangan, hingga pemerataan pendidikan telah menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa saat ini.

“Kita tidak bisa menutup mata terhadap fakta sejarah. Jalan, bendungan, sekolah, serta berbagai program kesejahteraan yang dirintis pada masa Pak Harto saat ini masih menjadi tulang punggung pembangunan kita,” ujar Rizqy kepada wartawan, Minggu (9/11/2025).

Rizqy juga menilai, di tengah tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi bangsa kita saat ini, semangat pembangunan dan stabilitas nasional yang diwariskan Soeharto patut menjadi inspirasi bagi para pemimpin generasi berikutnya.

“Pak Harto adalah sosok yang menempatkan pembangunan sebagai prioritas utama. Kita bisa berbeda pandangan dalam hal politik, tetapi kontribusi beliau terhadap kemajuan Indonesia merupakan warisan yang tidak bisa dihapus,” tambahnya.

Lebih lanjut, Rizqy mengusulkan agar seluruh mantan Presiden Republik Indonesia memperoleh gelar Pahlawan Nasional, mengingat jabatan kepala negara itu sendiri  sudah menunjukkan kriteria kepahlawanan dari sisi hukum dan pengabdian kepada bangsa.

“Presiden pertama RI, Soekarno, telah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Maka, sudah sepatutnya Presiden Soeharto juga mendapatkan penghargaan serupa atas jasanya dalam bidang pembangunan, serta pengabdian kepada bangsa,” ujarnya.

Rizqy menambahkan, masyarakat tidak boleh melupakan peran besar Soeharto dalam menjaga keutuhan dan ideologi negara.

“Kita perlu mengingat dan menghargai jasa besar Presiden kedua RI, Soeharto. Berkat kepemimpinan beliau, Indonesia selamat dari ancaman ideologi komunisme dan mampu menjaga Pancasila sebagai dasar negara,” kata Riqzy

Dalam konteks pandangan sejarah, Rizqy  mengutip pesan bijak Presiden ke-4 RI, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang pernah menyampaikan bahwa, “Soekarno tidak sebaik itu, dan Soeharto tidak sejahat itu.”

Menurut Rizqy, pandangan Gus Dur tersebut menggambarkan perlunya melihat sejarah secara lebih objektif dan proporsional tidak hanya dari sisi politik, tetapi juga dari kontribusi nyata terhadap bangsa.

“Pernyataan Gus Dur itu mengajarkan kita untuk menilai tokoh bangsa secara adil. Tidak ada pemimpin yang sempurna, namun setiap pemimpin memiliki peran dan jasa besar yang patut dihargai,” jelasnya.

Riqzy juga mengimbau para sejarawan untuk lebih terbuka dalam menyampaikan fakta sejarah, khususnya terkait peristiwa pengkhianatan Partai Komunis Indonesia (PKI) terhadap NKRI.

Menurutnya, perjuangan Soeharto dalam menumpas komunisme merupakan bentuk nyata pembelaan terhadap ideologi bangsa