Menteri Sosial Ungkap Soeharto Penuhi Syarat Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

Ringkasan Berita:

• Presiden ke-2 RI Soeharto diusulkan dapat gelar pahlawan nasional
• Gus Ipul menyebut Soeharto penuhi syarat mendapat anugerah Pahlawan Nasional
• Rencana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto mendapat penolakan dari koalisi masyarakat sipil

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial RI (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul angkat bicara soal rencana penganugerahan gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI Soeharto.

Gus Ipul menyebut Soeharto penuhi syarat mendapat anugerah Pahlawan Nasional tersebut.

Baca juga: Soal Usulan Soeharto jadi Pahlawan Nasional, Mensos: Kita Tunggu Besok Pengumumannya di Istana

"Ya, Pak Presiden Soeharto memenuhi syarat. Presiden Gus Dur memenuhi syarat. Pejuang buruh Marsinah memenuhi syarat. Dan banyak lagi,  pejuang-pejuang, pahlawan-pahlawan yang diusulkan dari berbagai provinsi," kata Gus Ipul kepada awak media di RS Islam Cempaka Putih, Minggu (9/11/2025).

Terkait tokoh-tokoh yang akan mendapatkan gelar Pahlawan Nasional, Gus Ipul minta masyarakat menunggu.

"Itu banyak sekali. Ya nanti kita tinggal tunggu siapa yang akan mendapatkan gelar pahlawan tahun ini," ungkapnya.

Sementara soal penolakan usulan Presiden ke-2 RI Soeharto dianugerahi gelar pahlawan. Menurutnya itu merupakan sebuah dinamika.

"Ya, itu adalah bagian dari proses, dinamika, lampiran lah dari keputusan gelar pahlawan ini. Mari kita ingat yang baik-baik, sambil kita catat yang kurang-kurang untuk mudah-mudahan tidak terulang lagi ke depan," tandasnya.

Baca juga: Tim Hukum Merah Putih Dukung Soeharto Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

Diketahui Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebanyak 49 tokoh yang diusulkan sebagai penerima gelar pahlawan nasional.

Beberapa nama yang turut diusulkan adalah Presiden ke-2 RI Soeharto; Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur; hingga aktivis buruh, Marsinah.

Namun, rencana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto mendapat penolakan dari koalisi masyarakat sipil.

Hal tersebut terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) selama masa Pemerintahan Soeharto, termasuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).