Menhut Raja Antoni Dorong Indonesia Jadi Pemimpin Global Pasar Karbon Berintegritas

Ringkasan Berita:

• Indonesia menegaskan kesiapan memimpin pasar karbon global berintegritas, dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak.
• Kemenhut dan Dewan Integritas Pasar Karbon Sukarela (ICVCM) menandatangani MoU guna memperkuat kerja sama dalam membangun ekosistem pasar karbon Indonesia.
• Inisiatif ini didukung penuh oleh Presiden Prabowo dan Utusan Khusus Hashim Djojohadikusumo, melalui penerbitan Perpres No. 110 Tahun 2025.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan kesiapan Indonesia menjadi pemimpin global dalam pengembangan pasar karbon berintegritas.

Hal itu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. 

Menurutnya, kolaborasi dengan seluruh pihak dilakukan untuk memastikan pasar karbon Indonesia dibangun atas dasar kepercayaan.

“Kolaborasi ini mencerminkan tekad kami untuk memastikan bahwa pasar karbon Indonesia, dibangun atas dasar kepercayaan, integritas, dan kedaulatan nasional,” ujar Menhut Raja Antoni dalam High-Level Breakfast Roundtable at the Sustainable Business COP30 (SBCOP) di Sao Paulo, Brasil,  Sabtu (8/11/2025).

Acara High-Level Breakfast Roundtable at the Sustainable Business COP30 (SBCOP) dihadiri para pemimpin dunia usaha, investor, dan lembaga internasional. 

Dalam acara diketahui, Kemenhut dan Dewan Integritas Pasar Karbon Sukarela (Integrity Council for the Voluntary Carbon Market, ICVCM) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) untuk memperkuat kerja sama dalam mengembangkan ekosistem pasar karbon berintegritas tinggi 

Selain itu juga memastikan pengembangan pasar karbon sejalan dengan standar global tertinggi.

“Hutan hujan tropis Indonesia yang luas bukan hanya berperan sebagai paru-paru dunia, namun juga menjadi pusat transisi dunia menuju ekonomi karbon yang kredibel dan adil," jelas Menhut.

Dia menambahkan bahwa saat ini Indonesia sedang membangun pondasi untuk ekosistem pasar karbon yang transparan, berbasis sains, dan bermanfaat bagi komunitas lokal dan Masyarakat Adat.

Menhut Raja Antoni menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, yang memperkuat landasan hukum bagi pengelolaan pasar karbon di Indonesia.

Pada Kesempatan yang sama, Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo menegaskan dukungan penuh terhadap inisiatif Kementerian Kehutanan.

Ia menilai langkah ini sejalan dengan visi Presiden untuk menjadikan Indonesia pusat perdagangan karbon dunia yang berintegritas tinggi dan memberi manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat.

CEO ICVCM, Amy Merrill, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah maju Indonesia dalam pasar karbon. 

“Indonesia telah mengambil langkah positif menuju pasar karbon dan pembiayaan dekarbonisasi. Kolaborasi ini menjadi contoh harmonisasi antara kebijakan nasional dan standar global untuk mencapai dampak iklim yang nyata," tukasnya.