KNPI Ajukan 8 Rekomendasi Strategis ke Presiden Prabowo: Lindungi Organisasi Kepemudaan

KNPI juga akan mengajukan Judicial Review terhadap Undang-Undang Kepemudaan ke Mahkamah Konstitusi.

Menurut Choir, regulasi kepemudaan saat ini perlu diperbarui agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan tantangan generasi digital.

“Beberapa pasal dalam UU Kepemudaan sudah tidak sesuai dengan realitas generasi saat ini. Kita butuh undang-undang yang mampu menjawab tantangan era digital dan bonus demografi,” tambahnya.

Sebagai rekomendasi terakhir, KNPI mengusulkan pemisahan Kementerian Pemuda dan Badan Olahraga agar kebijakan dan perhatian pemerintah terhadap pemuda dapat lebih fokus.

“Selama ini isu kepemudaan sering tenggelam di bawah bayang-bayang olahraga. Kami mengusulkan agar Kementerian Pemuda berdiri sendiri, supaya perhatian negara kepada pemuda lebih konkret dan berkelanjutan,” tandas Choir.

Choir juga menegaskan bahwa delapan rekomendasi tersebut merupakan wujud tanggung jawab moral KNPI sebagai wadah resmi pemuda Indonesia.

“Kami percaya Presiden Prabowo memiliki komitmen besar terhadap regenerasi kepemimpinan nasional. KNPI siap mengawal pemerintahan dengan semangat kolaborasi, kritis, dan konstruktif demi terwujudnya Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

Baca juga: Sosok Farida Farichah, Resmi Jabat Wamenkop RI: Politisi PKB yang Juga Eks Ketua KNPI

Choir Syarifuddin menegaskan, dukungan KNPI kepada Presiden Prabowo bukan sekadar simbol politik, tetapi merupakan komitmen moral dan ideologis untuk mengawal arah kebijakan pemerintahan menuju kemandirian bangsa.

“KNPI berdiri tegak bersama Presiden Prabowo dalam menjalankan visi besar Asta Cita. Kami meyakini bahwa agenda pemberantasan kartel sumber daya alam, program Makan Bergizi Gratis, dan revitalisasi pendidikan melalui Sekolah Rakyat adalah langkah konkret menuju Indonesia yang lebih adil dan berdaulat,” ujar Choir.

Ia juga menegaskan, KNPI memberikan dukungan penuh terhadap penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden RI ke-2, H. M. Soeharto, sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kontribusinya dalam membangun fondasi ekonomi dan stabilitas nasional.

“Bagi kami, pengakuan terhadap jasa Presiden Soeharto bukan sekadar urusan masa lalu, tetapi bagian dari rekonsiliasi nasional. Ini tentang menghormati sejarah dan melanjutkan estafet pengabdian kepada bangsa,” tambahnya. (tribunnews/fin)

Delapan Rekomendasi DPP KNPI ke Presiden Prabowo:

1. Meminta Presiden Prabowo memfasilitasi Dialog Nasional Pemuda Indonesia agar menjadi wadah penyatuan seluruh faksi KNPI yang selama ini terbelah.
2. Meminta Kemenpora bersikap netral, bijak, dan aktif dalam mempertemukan seluruh pihak yang bersengketa di tubuh organisasi kepemudaan.
3. Negara dalam melindungi organisasi kepemudaan dari intervensi politik praktis.
4. Menekankan peran negara dalam melindungi organisasi kepemudaan dari intervensi politik praktis.
5. Meminta Pemerintah hadir memperkuat gerakan pemuda, bukan membiarkan perpecahan berlarut-larut.
6. Mendorong Menpora membentuk Tim Independen yang melibatkan unsur pemerintah dan para senior KNPI guna mempersiapkan Kongres KNPI Penyatuan.
7. Meminta regulasi kepemudaan diperbarui agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan tantangan generasi digital.
8. Mengusulkan pemisahan Kementerian Pemuda dan Badan Olahraga agar kebijakan dan perhatian pemerintah terhadap pemuda dapat lebih fokus.