Kepercayaan Publik Meningkat, Reformasi Polri Mulai Berdampak

Ringkasan Berita:

• Tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri sebesar 76,2 persen 
• Reformasi yang dijalankan Polri kali ini terasa lebih konkret
• Tantangan reformasi terbesar justru ada pada tahap menjaga momentum

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri sebesar 76,2 persen berdasarkan Survei Litbang Kompas yang dilansir pada Kamis (13/11/2025).

Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, R Haidar Alwi mengatakan peningkatan kepercayaan tersebut Polri mampu memulihkan legitimasi.

"Angka ini bukan sekadar refleksi dari keberhasilan komunikasi publik atau perbaikan citra, melainkan bukti bahwa Polri mampu bekerja dengan cepat, terukur, dan adaptif dalam memulihkan legitimasi institusi pasca ujian berat kerusuhan Agustus 2025," kata Haidar Alwi, Kamis (13/11/2025).

Menurutnya, dalam waktu singkat, Polri menunjukkan kemampuan membalikkan tekanan opini publik, mengembalikan rasa percaya masyarakat, dan memastikan kembali posisi sebagai salah satu pilar utama keamanan nasional.

"Keberhasilan ini tidak terjadi secara spontan. Di baliknya terdapat peran strategis Tim Transformasi Reformasi Polri yang dibentuk langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai mesin penggerak perubahan dari dalam," tutur Haidar Alwi.

Tim ini bukan hanya simbol reformasi, melainkan instrumen manajerial yang memastikan setiap lini organisasi bergerak serempak menuju ke arah yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

"Meskipun tim tersebut baru dibentuk sekira 3-4 pekan sebelum survei Litbang Kompas dilaksanakan, sesungguhnya Kapolri telah mengambil langkah reformasi sejak satu atau dua hari pasca kerusuhan. Bagaimana mengendalikan situasi, memberikan keadilan bagi korban, serta menindak pelaku secara transparan," jelas Haidar Alwi.

Ia menilai, reformasi yang dijalankan Polri kali ini terasa lebih konkret. Terlihat dalam peningkatan kualitas pelayanan administratif, respon cepat terhadap laporan masyarakat, dan peningkatan sikap humanis aparat di lapangan.

Polri tidak lagi sekadar menegakkan hukum, tetapi juga memperbaiki cara mereka dipersepsikan dan dirasakan oleh masyarakat.

Yang menarik, peningkatan kepercayaan masyarakat terjadi di tengah ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap kinerja aparat. Di era keterbukaan informasi, satu kesalahan kecil dapat langsung viral dan menciptakan krisis reputasi.

"Polri menyadari hal ini, dan dengan kepemimpinan yang lebih terbuka, institusi ini justru menjadikan kritik sebagai bahan bakar perubahan. Di bawah kendali Kapolri, strategi komunikasi Polri kini lebih tangkas, berbasis data, dan berorientasi pada solusi, bukan defensif," ungkapnya.

Pendekatan seperti ini berhasil meredam narasi negatif yang sempat mendominasi pasca-kerusuhan. Sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa Polri mampu berbenah dengan cepat dan nyata.

Namun, keberhasilan ini juga membawa tantangan baru. Masyarakat yang percaya, meski meningkat, tetap bersifat dinamis. Ia harus dijaga melalui konsistensi perilaku dan kebijakan.

Polri tidak boleh terjebak dalam euforia angka survei. Tantangan reformasi terbesar justru ada pada tahap menjaga momentum. Memastikan bahwa yang telah dimulai tidak berhenti pada fase pemulihan citra, tetapi benar-benar melembaga menjadi budaya kerja baru.