Komisi III DPR ke Polri, Kejagung dan Mahkamah Agung: Supremasi Hukum Masih Jadi Tantangan

Ringkasan Berita:

• Komisi III DPR menggelar rapat perdana bersama Polri, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung untuk membahas reformasi hukum.
• Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Alfath menyoroti bahwa supremasi hukum dan independensi peradilan masih menjadi tantangan sejak reformasi 1998. 
• Rano menilai masih banyak persoalan dalam penegakan hukum di Polri, Kejagung, dan pengadilan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi III DPR menggelar rapat perdana bersama Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Mahkamah Agung (MA), untuk membahas langkah strategis penegakan reformasi hukum di Indonesia.

Nantinya, rapat tersebut akan diakhir dengan pembentukan panitia kerja Reformasi Hukum.

"27 tahun berlalu sejak momentum reformasi 1998, terkait supremasi hukum, dan independensi lembaga peradilan masih menjadi tantangan, yang dihadapi Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Alfath di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Rano mengatakan penegakan hukum masih menimbulkan persoalan baik di Polri, Kejagung, maupun pengadilan.

"Kami melihat masih banyak sekali persoalan yang ada," kata dia.

Hadir dalam rapat tersebut, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana, dan Ketua Badan Pengawas MA Suradi. 

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan rencana pembentukan Panitia Kerja (Panja) Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan usai menerima banyak masukan masyarakat.

Publik, dikatakan Habiburokhman, menuntut perbaikan menyeluruh di tiga institusi penegak hukum tersebut.

Adapun pembentukan panja akan dimulai besok dan akan mengundang pimpinan dari tiga lembaga tersebut.

"Selama ini kami sudah banyak sekali mendapat masukan dari masyarakat untuk membentuk panja reformasi terkait tiga institusi penegak hukum tersebut," kata Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, kepada wartawan, Senin (17/11/2025).

Karena itu, Habiburokhman berharap Panja Reformasi tersebut dapat merumuskan solusi konkret agar penyimpangan dapat diminimalisir dan kualitas peradilan meningkat.

"Kalau kita berbicara soal oknum memang ada di semua institusi penegak hukum. Nah, itu yang ingin kita cari solusinya seperti apa agar bisa menangani fenomena tersebut sehingga dunia peradilan benar-benar outputnya adalah keadilan dan penegakan hukum yang berkualitas," ujar Habiburokhman.

Pekan ini Komisi III akan membahasnya bersama pimpinan tiga lembaga tersebut sebagai bagian dari proses pembentukan panja.

"Rencananya hari Selasa kita akan memanggil pimpinan tiga institusi tersebut. Selanjutnya akan dilakukan pengesahan panja," pungkas Legislator Gerindra itu.