Wawancara Eksklusif
EKSKLUSIF Gubernur Ansar Ahmad Buka-bukaan! Strategi Bangun Kepri dari Pendidikan hingga Pariwisata
Pemprov Kepri juga membuka kelas-kelas jauh di pulau-pulau kecil agar siswa tak perlu menyeberang setiap hari.
Saya kira pertanyaannya baik sekali. Kami di Kepri itu memang bersyukur ya, karena kita dianugerahi posisi daerah yang sangat strategis. Tadi benar, provinsi kepulauan yang memiliki 2.028 pulau. Kemudian 394 pulau berpenghuni, 22 pulau terdepan berbatasan hampir dengan sebagian negara-negara ASEAN, seperti di Natuna, Anambas, kita berhadapan dengan negara Vietnam dan Kamboja.
Kemudian di wilayah Batam, Tanjung Pinang, kita berhampiran (berdekatan) dengan Singapura dan Malaysia. Nah, dalam menjaga kedaulatan negara, kita tentu selalu berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan berusaha mengoptimalkan potensi strategis kita untuk percepatan pengembangan ekonomi.
Nah, memang luar biasa Kepri, karena kita berhampiran dengan salah satu dari 10 choke point penting perdagangan dunia. Kita kenal ada Terusan Suez, ada Selat Hormuz, Selat Bosporus, Selat Gibraltar, dan kita berhampiran dengan Selat Malaka. Selat Malaka itu satu tahun hampir 90 ribu kapal melintas di sana — 70 juta kontainer setiap tahun. Jadi memang posisi kita sangat strategis.
Oleh karena itu, kita berusaha memanfaatkan seoptimal mungkin posisi kita. Natuna pun sudah mulai berkembang kawasan wisatanya dengan geopark-nya yang populer. Sekarang kita sedang mendorong agar Natuna juga menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Karena Natuna itu sangat dekat — kalau kita buka akses penerbangan ke Vietnam, satu setengah jam sudah sampai ke sana, lebih dekat daripada ke Jakarta.
Kita sedang memfasilitasi kemungkinan membuka jalur ke sana. Kemarin kita sudah bertemu Dubes Vietnam di Jakarta. Dan memang Natuna itu selalu menjadi isu besar, karena di sana ada klaim dari negara lain seperti China dengan sembilan garis putusnya itu. Tapi pemerintah secara tegas menyatakan bahwa Natuna itu adalah teritorial Indonesia. Oleh karena itu, kita mesti menjaga sebaik mungkin.
Di Natuna itu, selain potensi laut dan ikan yang besar, juga ada potensi gas yang sangat besar. Dari data yang saya baca, di Selat Makassar ada Indonesian Deep Water Development, potensinya 2,3 triliun kaki kubik. Ada blok Marsela di Ambon, 16,7 triliun kaki kubik. Tapi cadangan terbukti yang sudah dibuktikan di Natuna itu ada 47,7 triliun kaki kubik — bahkan bisa diperkirakan sampai 123 triliun kaki kubik. Jadi memang Natuna punya potensi besar. Dan mudah-mudahan itu yang tidak diintai oleh China.
Nah, problemnya memang gas alam cair di sana punya kandungan CO₂ yang cukup tinggi. Tapi dengan teknologi enhanced recovery di bidang oil and gas, saya kira itu bukan masalah lagi karena CO₂ juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Maka saya pernah menyampaikan ketika kedatangan Panglima TNI ketika Sama Pak Luhut Binsar Panjaitan, “Pak, kenapa kita tidak duduk saja sama China, sama-sama memanfaatkan potensi besar ini dengan prinsip win-win solution dan joint operation? China punya teknologi, kita punya sumber daya.” Barangkali itu bisa memberikan nilai tambah ekonomi yang tinggi buat Indonesia.
Kalau bicara kita berhampiran dengan Singapura dan Malaysia — sampai saat ini kita masih memanfaatkan yang namanya spillover effect ekonomi Singapura. 66 persen investasi memang berasal dari Singapura di Kepri, meskipun 30 persen lebih dari negara lain. Tapi kita selalu terbuka bagi para pelaku investasi, sejauh mereka memenuhi kaidah-kaidah yang ditetapkan.
Posisi strategis ini juga dipandang penting oleh pemerintah pusat. Makanya Kepri diberikan prioritas — seperti enam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan perairan bebas, pelabuhan bebas seperti Batam dan tambahan 19 pulau baru dari pemerintah pusat, dan Bintan, Tanjungpinang, serta Karimun yang terus dikembangkan. Semua itu untuk memacu pertumbuhan investasi secara cepat. Jadi kalau bicara posisi, Alhamdulillah, kita bersyukur. Kita akan terus bekerja dan berkolaborasi bersama pemerintah pusat, kabupaten/kota, dan para stakeholder lain untuk percepatan pengembangan ekonomi di Kepri.
Selama pemerintahan hingga periode kedua ini, relatif tidak pernah terjadi gejolak di perbatasan. Tidak ada kecemburuan sosial, tidak ada iri terhadap pembangunan di Singapura. Apa yang Bapak lakukan sehingga itu bisa terjaga?
Ya, saya selama ini berusaha membangun dengan prinsip pemerataan di semua wilayah. Itu kita lakukan bersama-sama, walau dengan segala keterbatasan. Sebagai pemimpin, kita harus bisa menjawab persoalan masyarakat sebisa mungkin, dengan kerja nyata.
Kita juga mengontrol hal-hal penting seperti inflasi. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kita bekerja sama dengan jaringan di semua kabupaten/kota. Jangan sampai daya beli masyarakat melemah sementara harga-harga naik. Dengan dukungan pemerintah pusat melalui tol laut, pelaku usaha swasta, dan kapal Roro yang kini cukup banyak di Kepri, jaminan ketersediaan barang pokok dan kebutuhan penting lain bisa terjaga.
Bersama pemerintah pusat, kita juga mengantisipasi situasi musiman seperti gagal panen cabai. Kita bahkan pernah mendatangkan cabai dari NTB — biaya transportasinya waktu itu dibantu Badan Pangan Nasional. Produk-produk lokal pun kita dorong: masyarakat kita ajak menanam cabai, kita bantu bibit, pupuk, dan sarana lain.
Kalau masyarakat sadar, kebutuhan sederhana seperti itu bisa mereka bisa penuhi sendiri. Ikan melimpah, tapi cabai sering jadi penyebab inflasi. Alhamdulillah, sejak kita memimpin, inflasi Kepri terkendali. Bahkan tahun 2024, TPID Kepri mendapat penghargaan dari Presiden sebagai yang terbaik di Sumatera. Inflasi kita ada di kisaran 2,5 plus/minus 1 persen. Triwulan ketiga memang naik jadi 3,1, tapi itu masih lebih rendah dari rata-rata Sumatera lainnya seperti Sumut dan Sumbar. Penyebabnya pun eksternal: kenaikan harga emas dan tiket pesawat saat peak season. Yang lain-lain masih bisa kita kendalikan.
Lanjut ke sektor nelayan, Pak. Dengan 2.000 pulau lebih, tentu masyarakat Kepri banyak bergantung pada laut. Ada 31 ribu nelayan. Apa yang Bapak lakukan untuk jaminan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan mereka?
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.