EKSKLUSIF Gubernur Ansar Ahmad Buka-bukaan! Strategi Bangun Kepri dari Pendidikan hingga Pariwisata

Pertama, kita pastikan nelayan bisa melaut dengan baik. Bantuan untuk mereka terus kita berikan, walaupun terbatas. Kita kolaborasi dengan kabupaten/kota, bupati, dan wali kota. Yang tidak kalah penting, kita berikan jaminan bagi mereka. Makanya, 31 ribu lebih nelayan, bahkan tahun ini ditambah 9 ribu petani — jadi total hampir 42 ribu orang — kita jamin BPJS Ketenagakerjaannya. Setiap bulan, iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah melalui BPJS.

Kenapa itu penting? Supaya ada jaminan bagi keluarga mereka. Kalau nelayan atau petani meninggal saat bekerja, keluarganya mendapat santunan Rp70 juta. Dua anaknya dijamin biaya pendidikan hingga selesai S1 oleh BPJS. Kalau kecelakaan kerja, BPJS menanggung pengobatan. Kalau meninggal biasa, keluarganya mendapat Rp42 juta. Kalau sudah tiga tahun berturut-turut membayar, anak-anaknya baru mulai dapat beasiswa.

Ini penting, karena dari enam urusan wajib desentralisasi daerah — seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, penataan ruang, dan perlindungan masyarakat — itu bagian dari amanah Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Insyaallah tahun depan, kita akan memperluas dukungan BPJS juga untuk tenaga kerja rentan seperti driver online. Pemerintah pusat akan subsidi 50 persen, dan mudah-mudahan sisanya bisa kita bantu.

Pak Gubernur, saya ingin menegaskan, berarti Pemprov Kepri menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 42 ribu orang pekerja informal seperti nelayan dan petani?

Mereka itu nelayan-nelayan yang tidak punya pengusaha, bukan kapal besar. Kalau nelayan bekerja dengan pengusaha resmi, maka pengusahanya wajib membayar BPJS. Tapi bagi nelayan perorangan yang tersebar di berbagai pulau dan petani yang bekerja mandiri bersama keluarga, itulah yang kita sasar.

Proses pendataannya memang tidak mudah, tapi berkat kerja sama dengan para bupati, wali kota, lurah, dan kepala desa, Alhamdulillah kita bisa mendata keseluruhan.

Saya terbayang tadi, membangun di 2.028 pulau itu tentu tidak mudah. Lebih mahal mana, membangun di pulau-pulau atau di daratan? Biayanya lebih mahal mana?

Pasti lebih mahal membangun di kawasan mainland (darat) dibandingkan di pulau-pulau (hinterland). Indeks kemahalan di daerah kepulauan itu tinggi sekali. Maka saya sampaikan ke Pak Menteri Keuangan, kalau ada penyesuaian anggaran pusat, sebaiknya formulanya dibedakan. Wilayah kepulauan punya tantangan biaya jauh lebih besar.

Contohnya, beli bus kapasitas 40 orang mungkin cukup Rp1–1,5 miliar. Tapi kalau kapal aluminium dengan kapasitas sama untuk transportasi masyarakat di wilayah berombak besar, biayanya bisa Rp4–6 miliar. Jadi memang mahal. Pak Menteri merespons baik hal itu.

Meskipun di satu pulau hanya ada 70 atau 100 kepala keluarga. Tapi tetap harus kita pikirkan bagaimana mereka bisa sekolah. Karena itu, di bidang pendidikan, kita bantu biaya transportasi anak-anak SMA di pulau-pulau kecil. SD biasanya sudah ada di setiap pulau, tapi SMA belum tentu.

Soal biaya transportasi sekolah, apa yang Bapak tanggung? Berapa rupiah per hari?

Bagi yang kurang mampu, semua kita bantu. Dihitung satu bulan berapa kebutuhan biaya transportasi mereka. Kita berupaya agar tidak ada alasan karena itu anak-anak tidak bisa bersekolah.

Kalau di satu pulau tamatan SMP-nya ada 40 sampai 50 anak, sementara jauh dan biaya tambahan orang tua berat, kita buat kelas-kelas jauh di sana. Guru-guru kita distribusikan. Walau belum sempurna, mereka tetap harus sekolah dan mendapat layanan pendidikan.

Alhamdulillah, hasilnya terlihat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri kini naik dari status “tinggi” menjadi “sangat tinggi”, nilai 80,54 pada triwulan III tahun 2025 — peringkat ketiga nasional setelah DKI Jakarta dan Yogyakarta.

Bagi wilayah kepulauan seperti Kepri, capaian ini luar biasa. Kalau di Jawa wajar karena daerah pendidikan, tapi Kepri bisa sejajar, itu kerja keras semua pihak.