pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah

Berita

Pemisahan Pemilu Nasional-Daerah Tak Jamin Integritas, Banyak Faktor Perlu Dibenahi

Hadar mengingatkan bahwa integritas tidak semata ditentukan oleh kelonggaran waktu.

Jumat, 18 Juli 2025
Elite PDIP Kritik Putusan MK Pisahkan Pemilu: Embrio Feodal Mulai Muncul

Komarudin menilai, keputusan itu tidak hanya melampaui kewenangan MK, tetapi juga berpotensi memunculkan kembali benih-benih sistem feodal.

Selasa, 15 Juli 2025
Sindir Putusan Pemisahan Pemilu, Qodari: DPR Berhenti Saja Buat UU Kasih ke Mahkamah Konstitusi

Menurutnya, langkah MK tersebut sudah melampaui batas kewenangannya sebagai lembaga yudikatif.

Jumat, 11 Juli 2025
DPR Ramai-ramai Cecar Sekjen MK soal Putusan Pemilu Terpisah: Tolong Lebih Bijak

Legislator ramai-ramai mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan Pemilu nasional dan daerah mulai 2029.

Rabu, 9 Juli 2025
Pemilihan DPRD dengan Jeda 2 hingga 2,5 Tahun Setelah Pemilu 2029 Dinilai Tindakan Inkonstitusional

Pemisahan waktu pelaksanaan pemilihan anggota DPRD dari pemilu nasional dengan jeda 2 hingga 2,5 tahun dinilai tindakan inkonstitusional.

Rabu, 9 Juli 2025
PDIP Tidak Mau Gegabah Tanggapi Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, Said Abdullah: Supaya Tak Gaduh

Said menegaskan, kajian tersebut akan dilakukan secara mendalam sebelum partai menyatakan sikap.

Selasa, 8 Juli 2025
Pimpinan DPR RI Akui Masih Hati-hati Sikapi Putusan MK Terkait Pemisahan Pemilu

Menurut Adies, putusan MK tersebut telah menimbulkan polemik yang cukup tinggi terhadap beberapa stakeholder termasuk parpol.

Selasa, 8 Juli 2025
Komisi III DPR Undang Mantan Menkumham Hingga Komisioner KPU Bahas Putusan MK soal Pemisahan Pemilu

Habiburokhman menilai, MK telah inkonsisten karena putusan 135 tersebut berbeda dengan putusan sebelumnya.

Jumat, 4 Juli 2025
Mendagri Tito Kaji Putusan MK Pisahkan Pemilu: Apakah Sesuai dengan Konstitusi

Adapun dalam putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, MK memisahkan pelaksanaan Pemilu nasional dan daerah mulai 2029.

Rabu, 2 Juli 2025
Fraksi PDIP Soroti Putusan MK Pisahkan Pemilu, Sebut Jabatan DPRD Berpotensi 7 Tahun

PDIP menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024, yang memisahkan pelaksanaan Pemilu nasional dan daerah mulai 2029.

Rabu, 2 Juli 2025
Gerindra Masih Kaji Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Dasco mengatakan sikap yang dikeluarkan partai politik tersebut harus dihargai sebagai masukan untuk melakukan revisi Undang-undang Pemilu di DPR

Rabu, 2 Juli 2025

Berita Terkini

Pegawai Pajak Jakut yang Terjaring OTT KPK Ternyata Pernah 'Diskon' Pajak Serupa, Tapi Tak Terendus

25 detik lalu
Manchester United Ditantang Mainkan Remaja 15 Tahun di Piala FA Lawan Brighton

10 menit lalu
Pengamat Militer: Kenaikan Pangkat 2 Tingkat dan Pindah Matra Rizki Juniansyah Hal yang Baru di TNI

12 menit lalu
100+ Kata-kata Mutiara Isra Miraj Sarat Pesan Keimanan dan Ketakwaan

27 menit lalu
Ada Eks Bomber Persib & Persija, 5 Pesepak Bola Liga 1 Miliki Pasangan Pevoli Proliga

30 menit lalu

About Us• Help• Privacy Policy• Terms of Use• Contact Us• Pedoman Media Siber• Redaksi• Info iklan

TAG

pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah

Hadar mengingatkan bahwa integritas tidak semata ditentukan oleh kelonggaran waktu.

Komarudin menilai, keputusan itu tidak hanya melampaui kewenangan MK, tetapi juga berpotensi memunculkan kembali benih-benih sistem feodal.

Menurutnya, langkah MK tersebut sudah melampaui batas kewenangannya sebagai lembaga yudikatif.

Legislator ramai-ramai mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan Pemilu nasional dan daerah mulai 2029.

Pemisahan waktu pelaksanaan pemilihan anggota DPRD dari pemilu nasional dengan jeda 2 hingga 2,5 tahun dinilai tindakan inkonstitusional.

Said menegaskan, kajian tersebut akan dilakukan secara mendalam sebelum partai menyatakan sikap.

Menurut Adies, putusan MK tersebut telah menimbulkan polemik yang cukup tinggi terhadap beberapa stakeholder termasuk parpol.

Habiburokhman menilai, MK telah inkonsisten karena putusan 135 tersebut berbeda dengan putusan sebelumnya.

Adapun dalam putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, MK memisahkan pelaksanaan Pemilu nasional dan daerah mulai 2029.

PDIP menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024, yang memisahkan pelaksanaan Pemilu nasional dan daerah mulai 2029.

Dasco mengatakan sikap yang dikeluarkan partai politik tersebut harus dihargai sebagai masukan untuk melakukan revisi Undang-undang Pemilu di DPR