Pendidikan GOTOPIK
Pilkada Serentak 2024
-
PSU Pilkada Serang, Momen Ratu Zakiyah Buktikan Raih Kemenangan Bukan karena Campur Tangan Mendes
Sebelum terjun ke dunia politik, Ratu Zakiyah adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang.
-
Malapraktik Pilkada 2024: Aturan KPU Soal Masa Jabatan Kepala Daerah Dinilai Bertentangan dengan MK
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Bawaslu Siapkan 18 Ribu Jajaran Ad Hoc Awasi PSU 24 Daerah
Bawaslu siapkan 18.972 jajaran ad hoc untuk awasi jalannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan rekapitulasi Pemilu 2024.
-
Soal Sumber Dana PSU Pilkada, Anggota Komisi II DPR Dorong Pemerintah Pusat dan Daerah Gotong Royong
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, mendorong pemerintah pusat dan daerah bergotong royong untuk melaksanakan PSU.
-
Mendagri Tito Semprot 6 dari 24 Daerah yang Ngaku Tak Mampu Biayai PSU Pilkada: Kita Enggak Bodoh
Mendagri Tito Karnavian menyemprot 6 dari 24 daerah yang mengaku tidak mampu membiayai Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024.
-
DPR Bakal Serahkan Hasil Evaluasi Pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ke Pemerintah
DPR bakal menyerahkan hasil evaluasi pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2022-2027 kepada pihak pemerintah.
-
PAN Kekeh Mendes Yandri Susato Tak Cawe-cawe Dalam Pilkada Serang 2024
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, bersikukuh Mendes Yandri Susanto tidak cawe-cawe dalam Pilkada Serang 2024.
-
DPR Pertimbangkan Evaluasi Pimpinan Bawaslu Buntut 24 Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2024
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyatakan DPR terbuka untuk melakukan evaluasi Bawaslu dan DKPP buntut Pemungutan Suara Ulang di sejumlah daerah.
-
Wakil Ketua DPR Sebut Hasil Evaluasi Bisa Jadi Landasan Pemerintah Copot Pimpinan DKPP
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan hasil evaluasi tersebut bisa menjadi landasan pemerintah mencopot pimpinan DKPP.
-
PSU Tinggi, Perludem: Pemerintah dan DPR Segera Rancang Regulasi Ketat Cegah Kelalaian KPU Bawaslu
Pemerintah dan DPR perlu merancang regulasi yang lebih ketat guna mencegah kelalaian penyelenggara pemilu sehingga meminimalisir PSU.
-
Calon Tunggal di Pilkada 2024 Meningkat, Akademisi: Ini Sisi Gelap Demokrasi, Meski Legal
Mudiyati Rahmatunnisa, menyoroti fenomena semakin maraknya calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
-
PSU Pilkada Kabupaten Serang, Pakar Nilai Kemenangan Ratu Zakiyah Tak Akan Terpengaruh
Ia meyakini PSU Kab Serang tidak akan mengubah kemenangan dari pasangan nomor urut 02 Ratu Zakiyah-Najib Hamas.
-
Daftar 3 Konflik Pendukung Paslon Pilkada Puncak Jaya: Total 3 Korban Tewas, Puluhan Terluka
Berikut daftar konflik antar pendukung calon bupati Puncak Jaya di Papua Tengah hingga mengakibatkan 3 korban tewas.
-
Fraksi PKB Minta Pelaksanaan PSU Jelang Lebaran Idulfitri Ditinjau Ulang
Mohammad Toha meminta agar pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah saat Ramadan atau menjelang Idulfitri harus ditinjau ulang.
-
Konflik Antar Pendukung Paslon Pilkada Puncak Jaya, Seorang Warga Dikejar & Diserang hingga Tewas
Agus Kogoya (25) tewas usai dibacok oleh orang tak dikenal saat bentrok antar pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Puncak Jaya.
-
KPU Bakal Ganti Petugas Ad Hoc Bermasalah di Wilayah yang Gelar Pemungutan Suara Ulang
Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal mengevaluasi jajaran ad hoc yang wilayah kerjanya harus melakukan pemungutan suara ulang (PSU).
-
KPU: Anggaran Pelaksanaan PSU Paling Banyak di Wilayah Papua
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan kesiapan anggaran PSU di 24 daerah masih sangat terbatas.
-
Ketua KPU Banjarbaru Diberhentikan Jelang Pemungutan Suara Ulang, KPU RI Siapkan 2 Opsi Pengganti
Pimpinan KPU Banjarbaru diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) buntut pelanggaran etik.
-
Afifuddin Sebut Pemungutan Suara Ulang di 24 Daerah Tidak Sepenuhnya Jadi Kesalahan Jajaran KPU
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan pemungutan suara ulang di 24 daerah bukan sepenuhnya akibat kesalahan mereka.
-
KPU Gelar Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Putusan MK Terkait Sengketa Pilkada 2024
KPU menggelar rapat koordinasi untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil Pilkada Serentak 2024.
-
Mochammad Afifuddin Klaim PSU di 24 Daerah Tidak 100 Persen Kesalahan KPU
Afif mengingatkan untuk jajarannya tetap bertanggung jawab serta melaksanakan semua proses dan tahapan PSU. Ia juga meminta mereka untuk tetap optimis
-
APBD untuk PSU Pilkada Kurang dari 30 Persen, DPR Upayakan Dukungan dari APBN Rp 700 Miliar
DPR usulkan alokasi APBN sebesar Rp 700 miliar untuk dukung PSU Pilkada 2025.
-
DPR RI Sebut APBD Tidak Sanggup Menanggung Biaya PSU Pilkada Sebesar Rp 1 Triliun
APBD dipastikan tidak akan sanggup untuk menanggung biaya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada yang diperkirakan mencapai Rp 1 triliun.
-
KPU Disebut Harus Bertanggung Jawab atas Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2024
KPU harus bertanggung jawab atas dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.
-
PSU Pilkada 24 Daerah Jadi Pukulan Telak, KPU Dinilai Tidak Berkaca Pada Pileg
Pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah menjadi pukulan telak bagi penyelenggara pemilu baik di tingkat pusat maupun daerah.
-
24 Daerah Harus Gelar PSU, KPU Masih Koordinasi Soal Dana dengan Kemendagri
KPU belum memberikan jawaban tegas apakah sudah ada jaminan dari pemerintah untuk anggaran pemungutan suara ulang (PSU).
-
Terapkan Tatib Baru DPR, Komisi II Bakal Evaluasi Pimpinan KPU dan Bawaslu Imbas PSU di 24 Daerah
Dede Yusuf, menyampaikan pentingnya evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu di daerah, terutama penerapan tata tertib baru.
-
Komisi II DPR Minta Dukungan APBN Jika APBD Tak Cukup Biayai PSU, Ribka Koordinasi dengan Kemenkeu
DPR meminta dukungan APBN jika APBD mengalami kekurangan dalam membiayai Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah.
-
KPU RI Butuh Rp 486,3 Miliar Untuk Gelar Pemungutan Suara Ulang Pilkada di 24 Daerah
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengungkap perkiraan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah.
-
Akibat Efisiensi Anggaran, Bawaslu Hadapi Kendala Pengawasan PSU di 24 Daerah
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, mengungkapkan pihaknya tak memiliki cukup anggaran untuk mengawasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved