Pendidikan GOTOPIK
RUU Perampasan Aset
-
Titik Terang RUU Perampasan Aset, Dasco Sebut Bakal Dibahas setelah RUU KUHAP Rampung
Sufmi Dasco Ahmad mengatakan RUU Perampasan Aset bakal dibahas setelah RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) rampung dibahas.
-
Pimpinan DPR Pastikan Pembahasan RUU Perampasan Aset Tunggu KUHAP Baru: Biar Bisa Dikompilasi
Itu dimaksudkan agar muatan atau kandungan pasal di beleid yang diyakini bisa bikin koruptor jera itu bisa dikompilasi dengan KUHAP yang baru.
-
Pelajaran untuk RUU Perampasan Aset, Presiden dan DPR Diminta Cermati Gugatan Perpu PUPN di MK
Gugatan uji materil Perpu PUPN ini diajukan oleh seorang warga negara yang adalah pemilik Bank Centris Internasional, Andri Tedjadharma.
-
Urgensi RUU Perampasan Aset, DPP IKA UII Angkat Isu Pemulihan Kerugian Negara
Data ICW menunjukkan bahwa pengembalian uang negara hasil kejahatan korupsi hanya sekitar 2,2?ri total uang yang dikorupsi.
-
Kenapa DPR Belum Juga Menggarap RUU Perampasan Aset?
Adies Kadir mengungkapkan, mengenai alasan DPR belum membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
-
Pimpinan DPR Tegaskan Tak Ada Tarik Ulur soal Pembahasan RUU Perampasan Aset
Adies Kadir menegaskan tak ada saling tarik ulur soal pembahasan RUU Perampasan Aset, RUU Perampasan Aset akan dibahas setelah RUU KUHAP disahkan.
-
Urgensi RUU Perampasan Aset: Membangun Sistem Pemulihan Aset yang Efisien dan Adil
Menurutnya, aset hasil kejahatan ekonomi harus dapat dirampas secara cepat, lintas yurisdiksi, dan tidak semata bergantung pada putusan pidana.
-
Menteri Hukum: Apabila RUU Perampasan Aset Jadi Inisiatif DPR, Pembahasannya akan Lebih Cepat
DPR telah menyatakan kalau Pembahasan RUU Perampasan Aset baru akan bisa dilakukan usai Revisi KUHAP disahkan pada akhir tahun 2025 ini.
-
Megawati Sebenarnya Setuju RUU Perampasan Aset Disahkan, tapi Khawatir Disalahgunakan Polisi-Jaksa
Megawati mengaku sebenarnya setuju agar RUU Perampasan Aset segera disahkan. Namun, dia juga khawatir UU tersebut disalahgunakan polisi dan jaksa.
-
Mahfud MD Ungkap Masalah Utama Tak Kunjung Disahkannya RUU Perampasan Aset: Harusnya Sah Tahun 2018
Mahfud mengatakan satu masalah utama yang mengakibatkan tidak kunjung disahkannya RUU Perampasan Aset. Padahal, seharusnya tahun 2018 sudah sah.
-
Belum Pertimbangkan Perppu, Prabowo Tempuh Jalur Politik untuk Loloskan RUU Perampasan Aset
Juru Bicara Presiden Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian khusus terhadap pembahasan RUU Perampasan aset.
-
Prabowo Pilih Dialog ke DPR Dulu Ketimbang Terbitkan Perppu Perampasan Aset
Mensesneg Prasetyo Hadi sebut Presiden Prabowo Subianto, sejauh ini masih belum pertimbangkan terbitkan Perppu terkait Perampasan Aset.
-
Anggota DPR Sebut Belum Ada Keputusan Menginisiasi Pembahasan RUU Perampasan Aset
Herman Khaeron menyatakan sejauh ini belum ada kepastian untuk menginisiasi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di DPR RI.
-
Prabowo Dukung Pengesahan RUU Perampasan Aset, DPR Persilakan Pemerintah Ajukan Surpres Baru
Politisi Partai Golkar itu menambahkan, DPR saat ini masih menunggu daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah sebagai landasan pembahasan leb
-
DPR Akan Sahkan RUU KUHAP Terlebih Dulu Sebelum Bahas Perampasan Aset
Puan menjelaskan, proses legislasi di DPR akan dijalankan secara bertahap dan tetap mengacu pada mekanisme yang berlaku.
-
RUU Perampasan Aset Dinilai Solusi Jitu Tutup Celah Penghambat Koruptor Kembalikan Kerugian Negara
Dengan kehadiran UU Perampasan Aset, Nasir berharap negara bisa mengambil kembali aset koruptor dalam jumlah maksimal.
-
Dukung RUU Perampasan Aset Disahkan, Prabowo Disarankan Bentuk Badan Pengelola Aset Koruptor
Presiden Prabowo Subianto mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset. Sset sitaan dan rampasan tersebut harus dapat dikelola dengan baik.
-
Menko Yusril: Belum Ada Urgensi Terbitkan Perppu Perampasan Aset
Yusril mengatakan bahwa belum ada urgensi bagi Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU alias Perpu Perampasan Aset.
-
Pimpinan Baleg DPR Sebut RUU Perampasan Aset Akan Dibahas Tahun Ini
Wakil Ketua Badan Legislasi atau Baleg DPR RI, Sturman Panjaitan mengatakan, RUU tentang Perampasan Aset akan dibahas tahun 2025 ini.
-
Badan Legislasi Belum Ditugaskan Pimpinan DPR Bahas RUU Perampasan Aset
Sturman menyebut bahwa hingga kini Baleg DPR belum mendapatkan penugasan dari pimpinan DPR soal RUU Perampasan Aset.
-
KPK Harap RUU Perampasan Aset Segera Dibahas dan Disahkan DPR RI
KPK mendorong agar RUU perampasan Aset segera dibahas dan disahkan DPR RI agar dapat digunakan secara efektif dalam rangka asset recovery
-
PKS Dorong RUU Perampasan Aset Segera Dibahas dan Disahkan: Terobosan Hukum untuk Berantas Korupsi
Fraksi PKS melalui Anggota Badan Legislasi DPR RI, Muhammad Kholid, menyerukan agar RUU Perampasan Aset segera dibahas dan disahkan.
-
Prabowo Janjikan Pengesahan RUU Perampasan Aset, Ini Tanggapan KPK hingga Pegiat Antikorupsi
KPK dan Pukat UGM menanggapi pengesahan RUU Perampasan Aset yang dijanjikan Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh 2025, Kamis (1/5/2025).
-
Bamsoet: RUU Perampasan Aset Jadi Instrumen Hukum Berantas Korupsi dan Segala Kejahatan Ekonomi
Perampasan aset tanpa perlu menunggu putusan pengadilan, negara dapat lebih signifikan dalam memulihkan kerugian akibat tindak pidana
-
DPR Akan Bahas RUU Perampasan Aset Jika Seluruh Fraksi Sepakat
Soedeson Tandra, menyambut positif rencana Menteri Hukum terkait komunikasi dengan seluruh partai politik di parlemen untuk bahas RUU Perampasan Aset
-
Hardjuno: Pengesahan RUU Perampasan Aset Tingkatkan Kepercayaan Publik akan Pemberantasan Korupsi
Pernyataan Presiden Prabowo belum menyentuh inti permasalahan secara konkret, terutama terkait nasib RUU Perampasan Aset yang hingga kini belum disahk
-
IMM Dorong DPR & Pemerintah Percepat Pembahasan dan Pengesahan RUU Perampasan Aset
Pemerintah dan DPR didesak mempercepat pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
-
Korupsi Makin Menggurita, Hardjuno: Pengesahan RUU Perampasan Aset Harga Mati
Kasus korupsi yang terus meluas di Indonesia menunjukkan lemahnya sistem penegakan hukum dalam menangani praktik rasuah.
-
Menkum Supratman Andi Agtas: RUU Perampasan Aset Tetap Jadi Komitmen Presiden Prabowo
Supratman Andi Agtas menegaskan RUU Perampasan Aset merupakan komitmen Presiden Prabowo Subianto.
-
Kini Wamenkum Memahfumi DPR Tak Prioritaskan RUU Perampasan Aset
Eddy menyebut, sejatinya draft RUU yang menjadi insiatif pemerintah dalam upaya memberantas koruptor itu sudah dikirim ke DPR RI sejak April 2023 lalu
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved