Ampuni Hasto dan Tom Lembong: Prabowo Mau Lepas dari Bayang-bayang Jokowi

Oleh: Karyudi Sutajah Putra
Calon Pimpinan KPK 2019-2024

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong. 

Artinya, Presiden RI itu mau lepas dari bayang-bayang Joko Widodo yang selama ini selalu menghantuinya.

Pasalnya, Hasto dan Tom adalah 'musuh politik' Presiden ke-7 RI itu.

Betapa tidak? 

Tom oleh pengadilan divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi izin impor gula.

Sedangkan Hasto divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap eks-Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Kasus yang menjerat Hasto dan Tom ini kental dengan nuansa politik yang merupakan residu dari Pemilihan Presiden 2024.

Dalam kontestasi elektoral yang dimenangkan Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka itu, Tom yang bekas Menteri Perdagangan di era Jokowi itu mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Sedangkan Hasto yang Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. 

Adapun alasan Prabowo memberikan amnesti kepada Hasto dan abolisi kepada Tom adalah agar seluruh anak bangsa ini bersatu kembali untuk merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Proklamasi Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2025.

Amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada sekelompok orang atas tindak pidana tertentu, terutama yang bersifat politik.

Amnesti bisa diberikan sebelum atau sesudah ada putusan pengadilan, dan berlaku secara umum atau kolektif.

Adapun abolisi adalah penghapusan proses hukum terhadap seseorang yang sedang menjalani proses hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan pidana.

Abolisi diberikan oleh Presiden dan membuat proses hukum dihentikan kepada terdakwa kasus pidana, seolah-olah tidak pernah terjadi alias namanya dibersihkan.

Presiden memang memiliki kewenangan untuk itu atas pertimbangan DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi, "Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat."

Gayung bersambut. Begitu Prabowo mengajukan permohonan amnesti bagi Hasto dan abolisi bagi Tom, Rabu (30/7/2025), keesokan harinya atau Kamis (31/7/2025), DPR langsung menyetujui kebijakan eksekutif itu.

Artinya, amnesti dan abolisi itu merupakan produk politik karena membutuhkan persetujuan Senayan.

Sebaliknya, grasi dan rehabilitasi adalah kebijakan hukum karena membutuhkan persetujuan Mahkamah Agung (MA), sebagaimana diamamatkan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945.

Dengan amnesti dan abolisi itu, Prabowo secara tidak langsung mengakui bahwa proses hukum yang sedang dijalani Hasto dan Tom kental dengan aroma politik. Sebab itulah, Prabowo pun menyelesaikannya secara politik pula.

Mengapa perkara Hasto bernuansa politik? Karena bekas anggota DPR itu baru diproses hukum setelah kasus yang menjerat Wahyu Setiawan berkekuatan hukum tetap atau inkrah, bahkan eks-Komisioner KPU itu telah bebas dari penjara. 

Proses hukum terhadap Hasto juga dilakukan KPK setelah PDIP pecah kongsi dengan Jokowi. Artinya, lagi-lagi bernuansa politik. 

Adapun kasus Tom bernuansa politik karena  dari sekian bekas Menteri Perdagangan yang mengambil kebijakan yang sama, hanya Tom yang diproses hukum. Semrntara yang lain melenggang.

Dengan memberikan amnesti kepada Hasto dan abolisi kepada Tom, sekali lagi Prabowo mau melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi yang menghantuinya. 

Maklum, selama ini ada kesan Prabowo adalah Presiden bonekanya Jokowi setelah wong Solo itu membantu bekas Komandan Jenderal Kopassus itu di Pilpres 2024.

Apa pun kata Jokowi, Prabowo cenderung mengiyakannya. 

Kini, Prabowo mencoba melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi. Prabowo ingin menjadi dirinya sendiri yang berani mengambil keputusan dengan independen, lepas dari pengaruh Jokowi.

Prabowo mau dikenal sebagai Presiden yang pemurah dan pemaaf.

Kini, Hasto pun kembali menatap kursi Sekjen PDIP yang kemungkinan besar akan ia duduki kembali.

Tom pun menatap masa depan, dan kemungkinan akan bergabung dengan Anies Baswedan untuk bersama membangun Indonesia dengan lebih baik.

*Karyudi Sutajah Putra: Penulis di sejumlah media nasional. Lahir di Pemalang 1970 seorang tenaga ahli DPR RI DPR 2004-2009 dan 2009-2014, Calon Pimpinan KPK 2019-2024, dan analis politik Konsultan dan Survei Indonesia.