Gelar Pahlawan Nasional Bukan Alat Penghapus Sejarah

Dengan penetapan Pahlawan Nasional 2025, nalar publik harus tetap dipelihara.  

Mana mungkin, Marsinah dan Soeharto menjadi pahlawan pada saat yang bersamaan.  

Marsinah adalah aktivis buruh yang tewas di masa pemerintahan Soeharto.   

Nalar publik yang waras tidak pernah mempersoalkan gelar pahlawan nasional bagi tokoh lain. 

Seperti Mantan Presiden Abdurrahman Wahid, karena beliau memang layak dan pantas menjadi pahlawan nasional. 

Tidak ada elite politik dan penyelenggara negara yang boleh bertindak melampaui hukum.  

Undang-undang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan jelas-jelas mengatur melalui syarat umum dan syarat khusus yang ketat untuk seseorang mendapatkan gelar, termasuk gelar pahlawan nasional.  

Soeharto tidak layak dalam konteks itu dan penyelenggara negara tidak boleh melampaui hukum itu.  

Presiden Prabowo jelas memiliki conflict of interest. 

Dia memiliki konflik kepentingan sebagai mantan menantu Soeharto serta keluarga besar Cendana dan Orde Baru.  

Generasi muda dan generasi masa depan bangsa Indonesia pada dasarnya literat, dengan banyaknya saluran informasi yang tersedia.  

Sejarah itu untuk dipelajari dan dimaknai agar kita lebih arif dan bijaksana dalam menghadapi masa kini dan masa depan.  

Mereka dapat membacanya dari sejarah yang ditulis oleh begitu banyak sarjana, dalam dan luar negeri.  

Ditetapkannya Soeharto sebagai pahlawan nasional seharusnya tidak menghapus sejarah pada masa Orde Baru. 

Sejarah harus tetap utuh, agar generasi mendatang dapat belajar dari kebenaran, bukan dari versi yang disusun demi kepentingan politik sesaat.