Bersama Kurangi Beban Penyakit Tidak Menular

Cazadira Fediva Tamzil

Direktur Eksekutif Pijar Foundation

Pakar kebijakan publik dan hubungan internasional 

Berpengalaman di Bidang Consulting, Government Relations, Academia, dan Manajemen Non-Profit 

Penerima Beasiswa LPDP dan Lulusan dengan Predikat Best Dissertation in Global Politics dari London School Economics (LSE)

Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti diabetes, hipertensi, dan jantung kini menjadi ancaman terbesar bagi kesehatan masyarakat Indonesia.

Beban ekonomi dan sosial akibat tingginya prevalensi PTM tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja.

Kolaborasi lintas sektor pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi kunci untuk merumuskan rekomendasi strategis, menyusun roadmap implementasi, serta memastikan kebijakan pengendalian berjalan efektif dan berorientasi pada manusia.

Penanganan PTM tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan, karena akar masalah PTM bersumber dari pola konsumsi, lingkungan, regulasi, hingga perilaku masyarakat.

PTM dipicu oleh konsumsi gula, garam, lemak berlebih, kurang aktivitas fisik, serta paparan lingkungan.

Semua ini melibatkan sektor pangan, pendidikan, transportasi, hingga industri. Regulasi pengendalian GGL, insentif reformulasi pangan, dan strategi komunikasi publik membutuhkan koordinasi Kemenkes, Kemenko PMK, Kemendag, Kemenperin, dan lainnya.

Kolaborasi memungkinkan strategi preventif yang lebih murah dibandingkan biaya pengobatan PTM yang terus meningkat.

Food Policy Fellowship 2025 yang diselenggarakan oleh Pijar Foundation bekerja sama dengan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI, resmi ditutup dengan menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk memperkuat implementasi kebijakan pengendalian gula, garam dan lemak (GGL) serta reformulasi pangan nasional. 

Selama dua hari, perwakilan pemerintah, industri, akademisi dan organisasi masyarakat sipil berdiskusi intensif untuk menyelaraskan pemahaman teknis untuk menutup kesenjangan regulasi PP 28/2024 Tentang Kesehatan, serta menyusun langkah kolaboratif lintas sektor.

Melalui fellowship yang bertajuk “Indonesia Symposium on Nutrition Policy and Collaborative Reformulation”, para peserta menyepakati bahwa penyamaan persepsi dan definisi operasional terkait turunan PP 28/2024 menjadi kebutuhan mendesak.