Wamen PKP Fahri Hamzah Ungkap Jurus Turunkan Harga Rumah hingga 50 Persen

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkap cara agar harga rumah bisa turun hingga 50 persen.

Menurut dia, kunci dari harga rumah bisa turun terletak pada tanahnya. 

Ia mengatakan Kementerian Keuangan memiliki tanah milik negara yang bisa dijual atau disewa secara murah.

Baca juga: Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah: Rumah Prefabrikasi Cocok untuk Percepatan Pembangunan Hunian

"Kami ada kebijakan bahwa di tanah tertentu bisa meminta supaya Kementerian Keuangan itu menjual atau menyewa murah tanahnya," kata Fahri ketika ditemui di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/6/2025).

Apabila tanah milik negara yang ada di Kementerian Keuangan itu bisa dijual atau disewa secara murah, pengembang bisa fokus sepenuhnya pada biaya konstruksi.

Dengan biaya yang dikucurkan untuk tanah sudah berkurang, pengembang bisa mematok harga rumahnya lebih rendah 50 persen.

Baca juga: Menteri Ara dan Fahri Hamzah Beda Pendapat Soal Rumah Subsidi 18 Meter: Melanggar Undang-undang

"Kalau sudah tinggal biaya konstruksi, berarti tinggal 50 persen harganya. (Jadi) pada dasarnya ini masalah tanah," ujar Fahri.

Untuk saat ini, Fahri mendorong para pengembang agar bisa berkolaborasi bersama berbagai pihak yang memiliki tanah.

Contohnya seperti Bank Tanah, para BUMN yang memiliki aset berupa tanah, dan juga Pemerintah Daerah (Pemda) yang memiliki tanah.

Sebelumnya, saat acara International Conference on Infrastructure di Jakarta, Rabu (12/6/2025), Fahri pernah mengatakan bahwa permasalahan utama sektor perumahan adalah ketersediaan dan harga tanah.

Ia menjelaskan bahwa dari berbagai diskusi dengan pengembang dan peneliti, diketahui bahwa komponen terbesar dari harga rumah adalah tanah, diikuti oleh perizinan.

"Tanah adalah isu utama jika kita bicara perumahan dan kebijakan perumahan sosial," kata Fahri.

"Konsumsi lahan meningkat pesat, terutama di kota-kota besar di Pulau Jawa, sementara ketersediaan lahan terus menyusut. Harga tanah meningkat setiap tahun. Kalau dua hal ini bisa kita tangani, maka kita bisa menekan hingga 50 persne dari harga rumah," jelasnya.

Fahri menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh bersaing dengan pasar dalam urusan tanah, melainkan menjadi fasilitator agar masyarakat dapat mengakses hunian dengan harga terjangkau.

Sementara itu, sektor konstruksi dan teknologi pembangunan bisa dibiarkan berkembang secara kompetitif oleh swasta.