Program CCS/CCUS Dinilai Jadi Peluang Pemerintah Percepat Target Net Zero Emission

Kemudian soal hambatan teknologi dan ketersediaan infrastruktur yang belum memadahi, kesenjangan regulasi dan kebijakan pemerintah yang dinilai belum optimal hingga aspek penerimaan publik terhadap isu CCS/CCUS yang belum sepenuhnya memahami.

"Implementasinya menghadapi berbagai hambatan serius baik dari segi ekonomi, teknologi, regulasi, maupun sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan lintas sektor dan kolaboratif agar pengembangan CCS/CCUS di Indonesia dapat berjalan efektif dan berkelanjutan," ujarnya.

Firera menambahkan bahwa apabila seluruh pelaku industri hulu migas mampu mengimplementasikan program CCS/CCUS pada setiap proyek yang dijalankan di hulu migas akan dapat mengoptimalkan revenue yang berdampak positif bagi perusahaan. Bahkan apabila program ini digarap secara serius akan berpeluang menjadi sumber pendapatan baru bagi pelaku industri hulu migas.

"CCS menjadi jalan tengah antara kebutuhan energi yang masih dominan fosil dengan target dekarbonisasi. Namun kita ingin CCS bukan sekadar fokus pada beban biaya (investasi), tapi justru jadi revenue generator karena selain menurunkan emisi sekaligus membuka peluang bisnis baru,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Perencanaan Strategis Portofolio dan Strategis Pertamina Hulu Energi (PHE), Edi Karyanto, menegaskan kesiapan industri dalam mengembangkan proyek CCS. Bahkan bagi PHE saat ini telah memiliki 12 proyek pengembangan CCS/CCUS dengan kapasitas penyimpanan mencapai 7,3 Giga ton.

“Ini bukan sekadar target NZE, tapi kami melihat CCS/CCUS ini sebagai potensi bisnis masa depan,” kata Edi.

Namun, Edi mengakui tantangan terbesar saat ini adalah pendanaan dan keekonomian proyek. Di sisi lain regulasi dan keberpihakan pemerintah diharapkan dapat ditingkatkan agar potensi bisnis yang sangat menjanjikan di masa mendatang dapat benar-benar dioptimalkan.

“Skema bisnis CCS sangat kompleks dan padat modal. Kami butuh insentif fiskal seperti pengurangan pajak, royalti, serta kemudahan perizinan, khususnya maritim dan lingkungan,” tuturnya.

Sementara itu Chief Geologist CarbonAceh Pte Ltd Kim Morisson merespons positif langkah SKK Migas dan pemerintah Indonesia dalam mempercepat pengembangan CCS.

Berkat dukungan dan sinergi yang erat antar pemangku kepentingan diharapkan ekosistem CCS/CCUS dapat semakin optimal dan dapat membuka kesempatan yang luas bagi industri hulu migas untuk menggeluti potensi bisnis ini. 

“Kami berterima kasih atas dukungan regulasi dan kolaborasi yang dibangun. Ini penting untuk mempercepat implementasi CCS secara komersial,” katanya.

Executive Director Indonesia Climate Change Trust Fund Kementerian PPN/ Bappenas, Yahya Rachmana Hidayat, mengingatkan bahwa CCS/CCUS tidak boleh menjadi dalih untuk memperlambat transisi ke EBT.

Sebab program CCS/CCUS dengan program transisi energi dengan mengoptimalkan proyek EBT harus berjalan beriringan agar target NZE dapat dicapai dengan berbagai upaya kolaboratif.

"Kalau PLTU diperpanjang dengan alasan ada CCS, itu bisa menghambat pengembangan EBT. maka kita butuh kerangka regulasi yang mencegah konflik kepentingan ini,” ujar Yahya.

Ia menekankan bahwa program CCS/CCUS ini harus difokuskan untuk sektor-sektor yang sulit didekarbonisasi, namun bukan dalam rangka untuk memperpanjang usia energi murah tapi kotor. Program untuk menuju energi bersih harus tetap menjadi program prioritas pemerintah untuk jangka panjang.

Bappenas saat ini mengembangkan strategi super green development yang mengintegrasikan EBT, hidrogen, nuklir, dan CCS dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

“Kita perlu kepastian regulasi untuk menarik investor. Kami sedang menyusun panduan dan kerangka kerja sama teknis dengan Uni Eropa untuk memperkuat posisi Indonesia,” tuturnya.