Saran Akademisi Soal Program MBG: Pemerintah Perkuat Logistik dan Pengawasan di Lapangan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Akademisi Universitas Udayana, Efatha Filomeno Borromeu Duarte menyarankan kepada pemerintah pusat agar memperkuat sistem logistik, pengawasan, dan sumber daya manusia di lapangan untuk memperbaiki pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan.

Hal itu sekaligus menjawab berbagai saran, masukan hingga keluhan masyarakat terkait program MBG selama ini.

Dia mengatakan, program MBG sebenarnya bisa dijadikan sebagai model industri pangan nasional yang mengedepankan standar mutu dan keamanan tinggi.

Baca juga: Tumpukan Sampah Diletakkan Dekat Alat Masak MBG, Kepala SPPG Blora Akui Kondisi Dapur Memang Kotor

“MBG bukan proyek bansos, melainkan proyek peradaban. Program MBG merupakan investasi masa depan bangsa yang harus diselamatkan dan dikembangkan untuk memperkuat kemandirian pangan nasional,” ujar Efatha dalam keterangan tertulis dikutip Kamis (9/10/2025).

Dia menambahkan, program Makan Bergizi Gratis selain berorientasi pada peningkatan gizi anak bangsa, juga memberikan dampak besar pada penguatan ekonomi akar rumput. 

Menurutnya, program ini telah menghidupkan kembali aktivitas ekonomi di berbagai wilayah dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat kecil.

“Program MBG sudah menimbulkan denyut ekonomi baru di masyarakat. Banyak dapur dan pelaku usaha lokal yang kembali produktif, dan ini menjadi bukti bahwa program ini tidak hanya soal gizi, tapi juga kesejahteraan rakyat,” bebernya.

Ia menjelaskan, ribuan dapur yang beroperasi setiap hari dalam program MBG membuka lapangan kerja baru, terutama bagi ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan tetap. Selain itu, meningkatnya permintaan bahan pangan seperti sayur, daging, telur, dan beras turut menggerakkan rantai pasok di pasar-pasar tradisional.

“Roda ekonomi di pasar lokal kini berputar lebih kencang. Petani, peternak, pedagang, dan penyedia jasa transportasi semuanya ikut merasakan dampak positif dari program MBG,” terangnya.

Efatha menambahkan, bagi jutaan keluarga prasejahtera, MBG menjadi ruang bernapas yang nyata, karena mampu mengurangi beban pengeluaran harian mereka untuk kebutuhan makan anak-anak. Ia menilai manfaat sosial dan ekonomi inilah yang harus dijaga, meski pelaksanaannya masih perlu disempurnakan.

Dia mengakui program MBG perlu banyak perbaikan. “Tapi kesalahan teknis di lapangan tidak boleh dijadikan alasan untuk mematikan program sebesar ini. Yang perlu dilakukan adalah memperbaiki tata kelolanya agar semakin profesional dan akuntabel,” jelasnya.

Targetkan 25.400 SPPG Beroperasi

Sementara itu Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 10.681 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di seluruh Indonesia. 

Baca juga: Daftar Sekolah yang Siswanya Diduga Alami Keracunan MBG di Karanganyar

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, tahun ini BGN menargetkan jumlah layanan meningkat hingga 25.400 unit di daerah aglomerasi, serta 6.000 unit di wilayah tertinggal/terpencil.

"Target yang selalu berbeda bervariasi, akan ada 25.400 SPBG dan di daerah aglomerasi serta 6.000 SPBG di daerah terpencil," kata Dadan dalam acara Food Bussiness Opportunity Zona Pangan yang digelar HIPMI, di Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (7/10/2025).