Senin, 10 November 2025

BPS: Jumlah Pengangguran di Indonesia Mencapai 7,46 Juta Orang

BPS mencatat pada Agustus 2025 terdapat 218,17 juta penduduk usia kerja, jumlah ini bertambah 2,80 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya.

|
Nitis/Tribunnews
PENGANGGURAN AGUSTUS 2025 - Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2025 mencapai 7,46 juta orang. 

Menurutnya, situasi ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Negara-negara besar seperti Tiongkok dan Singapura pun mengalami hal serupa.

"Jangan salah, youth unemployment (pengangguran muda) di Tiongkok sudah mencapai 20-30 persen. Bahkan Singapura pun mulai mengurangi tenaga kerja di sektor perbankan karena transformasi digital," terang Bob.

Bob menyoroti mengenai PHK yang kerap kali hanya dilihat pada sisi pemutusan hubungan kerja itu sendiri, tanpa fokus pada solusi jangka panjang.

"Persoalannya bukan hanya soal PHK, tapi bagaimana setelah PHK orang bisa dapat kerja lagi. Kita ribut soal PHK-nya, tapi lupa menciptakan lapangan kerja," jelasnya.

Ia menyatakan, jika ada 10 orang terkena PHK, maka harus ada upaya menciptakan 15 lapangan kerja baru. Sayangnya, saat ini data menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja masih jauh dari ideal.

"Kita lupa bagaimana create employment. Jadi intinya kalau PHK 10 kita harus bikin employment 15," ungkap Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo tersebut.

Menurut Bob, belum ada solusi efektif untuk mengatasi kesenjangan antara pertumbuhan lapangan kerja dan jumlah pencari kerja.

Apindo mendorong perlunya upaya konkret dari berbagai pihak untuk mempercepat penciptaan pekerjaan, terutama melalui investasi dan pengembangan sektor produktif.

Di sisi lain, tantangan makin kompleks ketika kondisi ekonomi global dan nasional sedang lesu, hingga penerimaan negara menurun.

"Begitu ekonomi melemah, penerimaan pemerintah juga turun. Lalu pajak dinaikkan. Nah, yang jadi sumber pajak siapa? Mereka yang bekerja dan berusaha. Ini akan makin melemahkan daya dobrak ekonomi masyarakat," katanya.

Bob menilai penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memutus siklus yang melemahkan produktivitas dan konsumsi masyarakat.

"Kita harus hati-hati. Jangan sampai kebijakan justru memperparah tekanan ekonomi. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana menciptakan iklim usaha yang mendorong penciptaan kerja," imbuhnya.

 

Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda

BizzInsight

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved