Redenominasi Rupiah Ditarget Rampung 2027, BRIN Masih Menunggu Komando

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wacana redenominasi rupiah kembali mencuat, namun Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengaku belum diminta memberikan kajian resmi. 

Kepala BRIN, Arif Satria, menegaskan lembaganya siap memberi rekomendasi ilmiah bila pemerintah membutuhkan masukan.

Hal itu ia sampaikan usai menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/11/2025).

“Segala isu strategis yang menjadi concern pemerintah, insyaallah BRIN siap memberikan kontribusi berupa rekomendasi kebijakan,” ujar Arif. 

Meski begitu, ia menekankan belum ada permintaan resmi terkait kajian redenominasi. 

“Oh belum, belum. Hari ini baru mengawali diskusi dengan Pak Presiden,” tambahnya.

Baca juga: Anggota DPR Minta BI Siapkan Roadmap Redenominasi Rupiah: Jangan Sampai Masyarakat Bingung

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menegaskan bahwa penyederhanaan nilai rupiah masuk agenda strategis pemerintah. 

Kebijakan ini bahkan sudah tercantum dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah (RUU Redenominasi) yang ditargetkan rampung pada 2027.

Rencana tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025–2029. 

Penyusunan RUU Redenominasi menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).

Meski wacana semakin jelas, pemerintah menegaskan eksekusi redenominasi belum akan dilakukan dalam waktu dekat. 

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut isu ini masih jauh dari agenda kabinet. 

“Belum, masih jauh,” kata Prasetyo di Istana Negara, Senin (10/11/2025). 

Ia menambahkan, pembahasan teknis pun belum dimulai.