Ketua Komisi IX DPR Soroti Hambatan Pengawasan di Dapur BGN: Perlu Surat Izin

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyoroti persoalan terkait kewajiban surat izin bagi anggota DPR yang ingin melakukan kunjungan ke dapur Badan Gizi Nasional (BGN). Ia mengungkapkan, hal ini menjadi hambatan bagi anggota Komisi IX saat ingin menjalankan fungsi pengawasan ke dapur BGN pada saat reses.

“Ada anggota Komisi IX yang sampaikan bahwa ketika mereka ingin datang ke dapur BGN, ditanyakan harus ada surat izin dari BGN. Ini apa Pak? Apakah ini benar harus ada surat izin dari BGN?” tegas Felly saat Raker dan RDP dengan Menkes, Menteri Kependudukan  dan Keluarga, Kepala BPOM dan Kepala Badan Gizi Nasional di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

Ketua Komisi IX DPR RI itu menegaskan, anggota DPR terutama Komisi IX memiliki hak menjalankan fungsi pengawasan tanpa harus dibatasi dengan syarat-syarat administratif seperti surat izin. Karena sebagai mitra, Komisi IX memang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap BGN.

Baca juga: Sufmi Dasco: DPR Segera Proses Nama Calon Dubes Negara Sahabat, Termasuk AS

“Nah anggota Komisi IX ini memiliki fungsi pengawasan. Mereka bebas melaksanakan fungsi pengawasan, tidak harus ada surat-surat resmi Pak. Apakah benar seperti ini? Ini perlu dijawab Pak,” ujar Felly.

Politisi Fraksi Partai NasDem itu menjelaskan bahwa kunjungan anggota DPR ke lapangan, termasuk ke dapur BGN, bertujuan memastikan bahwa program pemerintah, khususnya program prioritas Presiden, berjalan dengan baik.

“Karena kemarin mereka reses selama lebih kurang 20 sekian hari, mereka ingin datang melihat langsung dapur BGN. Tapi begitu sampai di sana disampaikan ada surat tidak dari BGN? Ini kewajiban dari anggota DPR untuk melaksanakan fungsinya,” jelasnya.

Baca juga: Puan Ungkap Pimpinan DPR RI Bakal Proses Surat Pemakzulan Gibran yang Dikirim Forum Purnawirawan TNI

Ia berharap mitra kerja memahami bahwa DPR memiliki semangat untuk mendukung penuh pencapaian target pemerintah, khususnya dalam program penguatan gizi nasional.

“Ini perlu saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini, karena kami ingin membantu supaya program Pak Presiden ini betul-betul tercapai,” tegasnya.

Legislator dapil Sulawesi Utara itu pun menegaskan bahwa semangat yang dibangun oleh Komisi IX adalah mendukung keberhasilan program pemerintah.

“Semangatnya adalah bagaimana ini target kita capai. Bagaimana kita mengundang dari berbagai mitra kerja untuk duduk hari ini, tujuannya satu, bagaimana mensukseskan program dari Pak Presiden itu sendiri. Ini tujuan kami,” pungkasnya.(*)

Baca juga: Ketua Baleg DPR RI Ungkap RUU PPRT Ditargetkan Selesai Agustus Mendatang