Komisi VIII Dukung Tata Kelola Dam Haji 2026 di Indonesia, Soroti Manfaat bagi Peternak dan Mustahik

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Derta Rohidin, menyampaikan apresiasi serta dukungan penuh terhadap wacana Kementerian Haji dan Umrah mengenai tata kelola Dam (denda/diyat) Haji 2026 yang membuka opsi penyembelihan hewan Dam di Indonesia.

"Wacana pemotongan Dam haji di Tanah Air adalah langkah rasional dan progresif yang harus kita dukung bersama. Ini bukan sekadar persoalan logistik ibadah, tetapi merupakan perwujudan kemandirian umat dan peluang besar untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan di sektor peternakan," ujar Derta Rohidin.

Wacana ini sebelumnya dipaparkan Menteri Haji dan Umrah, Gus Irfan Yusuf, dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI pada 18 November 2025. Ia menjelaskan bahwa kementeriannya menyiapkan skema tata kelola Dam baru untuk musim haji 2026, yaitu penyembelihan hewan Dam di Indonesia.

Mekanisme ini melibatkan Baznas, BPJPH, BPOM, Kementerian Pertanian, serta Asosiasi Peternak Domba. Tujuannya tidak hanya mempermudah jamaah haji, tetapi juga memperkuat ekosistem haji dan ekonomi umat melalui rantai pasok hewan yang sehat dan sesuai standar.

Dengan kuota haji Indonesia tahun 2026 sebanyak 221.000 jamaah, di mana mayoritas menjalankan haji tamattu sehingga wajib membayar Dam, potensi ekonominya sangat besar. Pada 2024, tercatat sekitar 214.567 ekor kambing digunakan untuk keperluan Dam.

Baca juga: Komisi VIII DPR dan UIN Sunan Kalijaga Bahas Kesejahteraan & Kualitas Guru Madrasah

Menurut Derta, jika proses penyembelihan dipindahkan ke Indonesia, manfaat daging Dam tidak lagi terpusat di Arab Saudi, melainkan dapat disalurkan kepada mustahik di seluruh Nusantara melalui Baznas.

"Kolaborasi dengan Baznas memastikan penyaluran daging Dam berlangsung sesuai kaidah syariah, tepat sasaran, dan menjangkau wilayah khususnya 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Ini mengonversi kewajiban ibadah menjadi program pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan," jelasnya. 

Agar tata kelola Dam ini berjalan efektif, Derta mengusulkan perlunya regulasi khusus mengenai mekanisme pembayaran Dam di Indonesia. Ia juga mendorong agar pembayaran Dam dilakukan secara terpusat, baik melalui Baznas maupun lembaga keuangan syariah yang ditunjuk, bekerja sama dengan KBIHU, untuk mempermudah pelacakan dan memastikan akuntabilitas.

Selain itu, Derta meminta pemerintah menyiapkan klaster Peternakan Dam Haji (KPDH) bekerja sama dengan Kementerian Pertanian di berbagai sentra peternakan di Jawa, Sumatera, dan Banten.

" KPDH ini harus memiliki standar kualitas ternak yang ketat dan mekanisme pengadaan yang transparan, sehingga peternak dapat mempersiapkan stok jauh hari sebelum musim haji" tegas Derta Rohidin

Untuk mendukung operasionalnya, ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi teknologi dan peningkatan kapasitas Rumah Potong Hewan (RPH). Teknologi diperlukan untuk pengelolaan dan pengemasan daging agar tahan lama dan mudah didistribusikan, sementara peningkatan kapasitas RPH membutuhkan kolaborasi pemerintah dan swasta, termasuk BPJPH untuk jaminan halal dan BPOM untuk pengawasan standar kesehatan.

"Kebijakan ini adalah manifestasi dari keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Dengan sinergi yang kuat antara Kemenhaj, Baznas, Kementan, dan Komisi VIII DPR RI, kita dapat mewujudkan tata kelola Dam haji yang syar'i, sejahtera, dan mandiri untuk tahun 2026 dan seterusnya. Mari kita jadikan Dam haji sebagai motor penggerak ekonomi mustahik dan peternak Indonesia," tutup Derta.(*)

Baca juga: Komisi VIII DPR Pastikan Klinik Haji Indonesia di Saudi Tetap Beroperasi