Rabu, 29 Oktober 2025

Konflik Palestina Vs Israel

Netanyahu Marah Besar Mahkamah Agung Israel Gagalkan Pemecatan Kepala Shin Bet Ronen Bar

Netanyahu mengekspresikan kemarahannya atas keputusan Mahkamah Agung pada Jumat (21/3/2025).

Instagram @b.netanyahu
NETANYAHU BERPIDATO - Foto ini diambil dari Instagram Netanyahu pada Minggu (23/3/2025), memperlihatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara tentang pemecatan Kepala Shin Bet Ronen Bar melalui video yang diunggah pada Sabtu (22/3/2025) malam. 

Meskipun pemecatan Bar dibekukan, juru bicara Netanyahu, Omer Dostri, mengumumkan PM Israel akan tetap mewawancarai kandidat kepala Shin Bet yang baru pada Rabu (26/3/2025).

Keputusan ini tetap dilakukan setelah Mahkamah Agung menolak permintaan Jaksa Agung Gali Baharav-Miara untuk membekukan proses pemilihan pengganti Bar hingga putusan final pengadilan keluar.

Mahkamah Agung juga meminta Jaksa Agung untuk menyerahkan tanggapannya terhadap kasus ini paling lambat pada 8 April 2025.

Namun, Jaksa Agung tetap menolak langkah Netanyahu dan menyatakan bahwa proses seleksi seharusnya tidak dilakukan sebelum keputusan pengadilan final.

Ia beralasan bahwa penunjukan kepala Shin Bet baru sebelum putusan akhir dapat merusak stabilitas organisasi.

Dugaan Alasan Politis di Balik Pemecatan Bar

Pemecatan Ronen Bar memicu protes besar di Israel.

Banyak kritikus menilai Netanyahu memberhentikan Bar demi menghentikan penyelidikan terkait kegagalan intelijen dalam mendeteksi serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Menteri Warisan Israel, Amichai Eliyahu, menuding Bar memiliki pandangan menyimpang tentang pembentukan negara Palestina yang membahayakan Israel.

Dalam wawancara dengan surat kabar Maariv, Eliyahu menyatakan bahwa Bar harus diselidiki karena diduga berkonspirasi melawan Netanyahu.

Baca juga: Upaya Netanyahu untuk Memecat Kepala Shin Bet Telah Memicu Reaksi Keras dari Oposisi di Israel

“Jika terbukti, ia bisa dituntut,” ujar Eliyahu.

Sejumlah analis berpendapat bahwa pemecatan Bar berkaitan dengan kebijakan Netanyahu yang ingin memperluas permukiman ilegal di Tepi Barat dan menghambat kemungkinan berdirinya negara Palestina.

Mohamad Elmasry, seorang dosen di Institut Studi Pascasarjana Doha, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa strategi ini bertujuan untuk mencegah pembentukan negara Palestina.

“Lebih dari 200 permukiman ilegal dengan sekitar 800.000 pemukim merupakan bagian dari rencana ini. Tidak ada warga Palestina di Tepi Barat yang benar-benar aman,” ujarnya.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani) 

Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved