Buruh Desak Pemerintah Penuhi Janji Prabowo: Bayarkan THR Ojol Sebelum Lebaran 2025

Buruh Desak Pemerintah Penuhi Janji Prabowo: Bayarkan THR Ojol Sebelum Lebaran 2025

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Buruh mendesak pemerintah memenuhi janji Presiden Prabowo Subianto untuk membayarkan THR Ojol Sebelum Lebaran 2025.

Ini merupakan salah satu dari 8 tuntutan yang disampaikan elemen buruh saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, pada Selasa (11/3/2025). 

Aksi unjuk rasa ini dilakukan buruh dari KSPI dan Partai Buruh.

Salah satu tuntutan yang diangkat yaitu .Bayarkan THR Ojol.

Mereka menuntut kepada pemerintah memenuhi janji Presiden Prabowo Subianto untuk membayarkan THR Ojol  sebelum Lebaran.

“Bayarkan THR Ojol,” kata  Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangannya pada Selasa (11/3/2025).

Baca juga: Gelar Demo di Kemnaker, Buruh Desak Pemerintah Serius Tangani Kasus PT Sritex

KSPI dan Partai Buruh menuntut 8 hal meliputi:

1. PHK Buruh Sritex Tidak Sah dan Ilegal 

2. Menaker Harus Membuat Perjanjian Tertulis untuk Buruh Sritex

3. Cabut Permendag Nomor 8 Tahun 2024 

4. Stop Badai PHK - Selamatkan Industri Indonesia 

5. Bayarkan THR Ojol 

6. Bayarkan Pesangon dan Hak-Hak Lainnya Pekerja PT. Dupantex dan PT. Panamtex

7. Stop Kriminalisasi Ketua dan Sekretaris PUK SPEE FSPMI PT Yamaha Music Manufacturing Asia

8. Hentikan Diskriminasi Terhadap Pengurus dan Anggota PSP SPN PT.Sumber Masanda Jaya Brebes

Untuk diketahui pada Senin (10/3/2025), Presiden Prabowo Subianto menyampaikan perhatian pemerintah kepada kurir dan pengemudi transportasi online. 

Ia juga meminta perusahaan yang menaungi para pengemudi online untuk memberikan bonus hari raya kepada para pekerjanya.

"Tahun ini pemerintah menaruh perhatian khusus kepada pengemudi dan kurir online yang telah memberi kontribusi yang penting dalam mendukung pelayanan transportasi dan logistik di Indonesia," tuturnya.

Baca juga: Geruduk Kemnaker, Buruh Tolak PHK Massal dan Desak Perlindungan Hak Pekerja

Prabowo berharap kebijakan yang akan dirinci Kementerian Ketenagakerjaan ini kemudian dapat membuat para pengemudi online merayakan lebaran dengan baik.

"Semoga dengan kebijakan ini para pengemudi online meraskan libur, mudik dan Idulfitri dalam keadaan yang baik," jelas Prabowo.