DPR RI Bakal Hadir Langsung dalam Sidang Putusan Sistem Pemilu di Mahkamah Konstitusi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, dirinya mewakili DPR RI akan hadir langsung ke Mahkamah Konstitusi RI (MK) saat sidang putusan terkait sistem pemilu.

Rencananya, MK bakal menggelar sidang putusan terkait sistem pemilu itu pada Kamis 15 Juni 2023 mendatang.

"Saya akan hadir ya. Kalau kemarin kan hanya zoom, besok kita akan hadir ya, Saya dan kawan-kawan akan hadir ke Gedung MK pada sidang pembacaan putusan tersebut," kata Habiburokhman kepada awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2023).

Habiburokhman mengatakan, dirinya telah diberikan kuasa untuk mewakili DPR RI untuk hadir langsung.

Dengan begitu, Habiburokhman mengatakan, kehadiran dirinya nanti di MK bukan untuk mewakili partai politik (parpol) yang menolak disahkannya sistem proporsional tertutup.

"Ya kami akan hadir, kan saya posisinya sebagai kuasa DPR di MK, bukan 8 atau 9 tapi saya mewakili DPR, kami akan hadir," kata dia.

Saat ditanyakan upaya lebih lanjut jika ternyata MK memutuskan sistem pemilu dengan proporsional tertutup, Habiburokhman masih enggan berbicara lebih jauh.

Dirinya mengatakan, hanya berharap positif agar MK dapat menjatuhkan putusan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.

"Ya kita lihat lah, kita berpandangan positif terhadap MK," tukas dia.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman berharap, bocoran informasi yang diterima Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana tidak benar terkait dengan sistem pemilu yang bakal diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Habiburokhman berharap agar MK dapat memutuskan yang terbaik sebagaimana yang diinginkan masyarakat yakni dengan menetapkan pemilu dengan proporsional terbuka.

"Ya kita berharap ramalannya pak Denny Indrayana tidak benar ya. Ya kami yakin MK akan memutus yang terbaik yaitu proporsional terbuka," kata Habiburokhman saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2023).

Terlebih kata pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, dorongan agar MK memutuskan sistem proporsional terbuka hadir dari berbagai kalangan.

Termasuk kata dia, dominan partai politik di parlemen serta dari para pimpinan DPR RI.

"Karena kalau kita melihat di persidangan, DPR sikapnya jelas ya menyampaikan pandangan proporsional terbuka dan itu open legal policy nya DPR," ucap dia.