Kamis, 7 Agustus 2025

Ibadah Haji 2025

ICW Laporkan Dugaan Korupsi Haji 2025: Diduga Ada ASN Lakukan Pungli Makanan, Negara Rugi Rp251 M

ICW menemukan adanya dugan korupsi pada ibadah haji 2025. Bahkan disebut ada dugaan keterlibatan ASN dengan mengambil pungutan makanan.

freepik
DUGAAN KORUPSI HAJI Ilustrasi ibadah haji. Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan adanya dugaan korupsi ibadah haji tahun 2025 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (5/8/2025). Adapun ada dua dugaan korupsi yang terjadi yaitu monopoli layanan masyair dan terkait konsumsi ibadah haji. Jika ditotal, negara diperkirakan mengalami kerugian mencapai Rp251 miliar. Bahkan, ICW menyebut adanya ASN yang diduga turut terlibat. 

Pertama, makanan untuk jemaah haji tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Angka Kecukupan Energi.

Dalam permen tersebut, tertuang bahwa standar kalori yang dibutuhkan individu sebanyak 2.100. Namun, makanan yang diberikan kepada jemaah haji hanya di kisaran 1.715-1.765 kalori.

"Artinya apa? dari proses perencanaan, konsumsi yang diberikan itu tidak sesuai dengan kebutuhan gizi yang diberikan kepada jemaah haji," tuturnya.

Kedua, adanya dugaan pungutan oleh seorang aparatur sipil negara (ASN) saat akan membagikan konsumsi bagi jemaah haji.

Alamsyah mengatakan dalam sehari Kementerian Agama (Kemenag) menganggarkan 40 real atau sekitar Rp200 ribu untuk konsumsi tiap jemaah haji. Adapun anggaran itu untuk konsumsi jemaah haji sebanyak tiga kali yaitu pagi, siang, dan malam.

Baca juga: Timwas DPR Bongkar 7 Masalah Haji 2025, Pemerintah Didesak Bertindak

Lalu, sambungnya, terduga pelaku itu mengambil pungutan sebesar 0,8 sar atau sekitar Rp3.500 per sesi makan untuk tiap individu.

Dia mengatakan ASN tersebut ditaksir memperoleh untung Rp50 miliar dari pungutan tersebut.

"Ketika adanya dugaan pungutan yang dilakukan oleh pegawai negeri, maka terlapor yang kami laporkan ke KPK mendapat keuntungan sekitar Rp50 miliar," jelas Alamsyah.

Alamsyah mengatakan ASN itu mengancam akan membatalkan kontrak kerjasama jika permintannya tersebut tidak dipenuhi.

"Meminta dapur atau penyedia untuk mengalokasikan 0,8 real. Jika tidak diberikan, maka itu akan berimplikasi terhadap penyediaan konsumsi yang dilakukan oleh tim catering tersebut dan akan dialihkan ke penyedia lain," jelasnya.

Ketiga, adanya dugaan pengurangan spesifikasi makanan yang diterima jemaah haji.

Menurutnya, akibat adanya hal ini, negara ditaksir mengalami kerugian mencapai Rp250 miliar.

Secara lebih rinci, Alamsyah mengungkapkan berdasarkan kontrak yang sudah disepakati antara Kemenag dan penyedia, tiap jemaah haji menerima konsumsi nasi sebesar 150 gram, telur 80 gram, dan sayur 75 gram.

Namun, setelah melakukan pengujian, ternyata spesifikasi konsumsi yang diterima jemaah haji tidak sesuai kontrak.

Saat melaporkan, Alamsyah mengungkapkan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa dokumen kontrak dan temuan tim pengawas haji DPR tertangal 24 Juli 2025.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

 

Sumber: TribunSolo.com
Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan