Ari Junaedi Bicara Desakan Penonaktifan Deddy Yevri Sitorus PDIP, Singgung Mirip Kasus Ahok

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Lembaga Kajian Nusakom Pratama, Ari Junaedi mengatakan tindakan penonaktifan terhadap anggota DPR seperti Ahmad Sahroni, Adies Kadir, Uya Kuya, Nafa Urbach, dan Eko Patrio dipandang sebagai konsekuensi karena menyakiti hati masyarakat.

Ari Junaedi pemilik gelar doktor komunikasi politik ini yang juga aktif sebagai konsultan komunikasi.

Namun, menurut dia, tingkah laku para anggota DPR tidak bisa disamaratakan, apalagi dipandang tidak sesuai dengan para konstituennya.

Ari pun menyoroti apa yang terjadi dengan anggota DPR dari PDIP, Deddy Yevri Sitorus yang juga didesak untuk dinonaktifkan. 

Padahal, yang bersangkutan terkena imbas potongan video di media sosial saat membahas masalah gaji DPR.

“Harus diingat, pernyataan Deddy Yevri Sitorus di sebuah stasiun televisi swasta itu disampaikan jauh sebelum aksi-aksi unjuk rasa besar. Video pernyataan Deddy ada yang sengaja memotongnya. Mirip dengan kasus pernyataan Ahok yang dipenggal sehingga menimbulkan misinformasi di masyarakat,” kata Ari, Rabu (3/9/2025).

Ari juga menegaskan, Deddy Yevri Sitorus tidak terlihat asyik berjoget usai pidato tahunan Presiden Prabowo di MPR beberapa waktu lalu. Namun, ia tetap mendapat serangan masif di media sosial.

“Yang terjadi justru pernyataannya dipotong dan dikaitkan dengan konteks yang berkembang saat ini,” ungkap Ari.

Lebih jauh, pakar komunikasi politik dari The London School of Public Relations (LSPR Communication & Business Institute) ini menyebut sosok Deddy Yevri Sitorus sangat dikenal di dapilnya karena kepeduliannya. 

“Saya sering menetap di Tarakan, Tanjung Selor, dan berkeliling ke pedalaman Kalimantan Utara. Bagi masyarakat Kecamatan Lumbis dan Krayan di Kabupaten Nunukan atau Kayan hingga Bahau Ulu di Kabupaten Malinau, bantuan dan kepedulian Deddy sangat jelas dirasakan. Jika warga butuh listrik atau kesulitan tabung gas melon, Deddy sigap membantu tanpa pamrih,” paparnya.

“Di saat anak warga kesulitan menempuh pendidikan atau menghadapi kendala pengobatan di Sesayap Hilir hingga Betayau, pedalaman Kabupaten Tana Tidung, masyarakat sangat mengandalkan bantuan dari Deddy,” sambung Ari.

Menurut Ari, sedikit anggota DPR yang tipikal seperti Deddy Yevri Sitorus. 

“Pernyataannya kritis, mudah iba, dan rajin menolong orang tanpa pandang suku, agama, maupun golongan,” ujarnya.

“Asal tahu saja, di pemilu legislatif 2024, Deddy Yevri Sitorus mengungguli jauh raihan suara Immanuel Ebenezer di Dapil Kalimantan Utara. Masyarakat tidak terpukau oleh gaya kampanye jor-joran uang atau serbuan sembako, melainkan oleh kepedulian dan ketulusan Deddy di perbatasan dan daerah miskin Kaltara,” terangnya.

Ari menegaskan, keberadaannya di Kaltara tidak ada hubungannya dengan kepentingan politik Deddy. 

“Justru terkait dengan kepentingan pemerintah daerah yang kerap berseberangan dengan Deddy Yevri Sitorus,” tandasnya.

Sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI menyampaikan permintaan maaf kepada publik, jika angotanya yakni Deddy Sitorus dan Sadarestuwati, melakukan kesalahan dan kekhilafan.

Hal itu disampaikan Anggota DPR RI F-PDIP Said Abdullah merespons sorotan publik terhadap Deddy dan Sadarestuwati.

Deddy Sitorus dipersoalkan setelah potongan video pernyataannya di salah satu televisi swasta dinilai membandingkan DPR dengan rakyat jelata.

Sementara itu, Sadarestuwati mendapat kritik karena ikut berjoget dalam acara Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD bersama Anggota DPR Fraksi PAN, Surya Utama (Uya Kuya), dan Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio). 

"Saya sebagai anggota fraksi PDI Perjuangan atas nama Pak Deddy Sitorus Ibu Sadarestuwati, sungguh-sungguh minta maaf jika kemudian ada kesalahan, kekhilafan, yang dilakukan oleh Pak Deddy dan Ibu Sadarestu, dengan segala kerendahan hati kami minta maaf,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025).

Hingga kini, DPP PDIP belum menentukan sikap atas dugaan pelanggaran etik Sadarestuwati dan Deddy Sitorus. 

Baca juga: PDIP Didesak Segera Tindak Tegas Deddy Sitorus, Buntut Pernyataan Rakyat Jelata

Said menilai DPP akan menelaah persoalan ini secara menyeluruh.