RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas 2025, Jokowi Mendukung, Akui Sudah Pernah 3 Kali Ajukan ke DPR

"Iya saya kira sangat bagus kalau RUU Perampasan Aset segera dibahas. Itu juga menjawab keinginan publik, keinginan luas publik untuk segera diselesaikan, RUU Perampasan Aset."

"(Urgensinya) pemberantasan korupsi. Itu kalau nanti selesai, yang korupsi itu bisa hartanya dirampas," pungkas Jokowi.

RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas 2025

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

Hal itu diungkapkan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan, dalam rapat kerja yang dihadiri Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, Selasa (9/9/2025).

Rapat kerja tersebut membahas evaluasi daftar Prolegnas Prioritas 2025.

Bob Hasan menyatakan, dua RUU lainnya yakni RUU tentang Kamar Dagang Industri dan RUU tentang Kawasan Industri akan masuk Prolegnas Prioritas 2025.

"Terhadap usulan tersebut terdapat tiga RUU yang diusulkan untuk masuk ke dalam perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas 2025, yaitu, RUU tentang Perampasan Aset, RUU tentang Kamar Dagang Industri, RUU tentang Kawasan Industri," kata Bob di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Baca juga: RUU Perampasan Aset Ditargetkan Selesai Tahun Ini, Dibahas Pararel dengan RUU KUHAP

Prabowo Minta DPR Segera Bahas RUU Perampasan Aset

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto, telah meminta kepada DPR RI agar segera membahas RUU Perampasan Aset.

RUU Perampasan Aset sendiri merupakan salah satu RUU yang mandek selama 17 tahun setelah sempat masuk Prolegnas sejak tahun 2008,  tetapi hingga sekarang DPR RI belum juga mengesahkannya.

Banyak pihak yang mendesak agar RUU Perampasan Aset segera dibahas.

Karena RUU tersebut dianggap sebagai senjata hukum penting untuk memperkuat komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia.

Adanya RUU Perampasan Aset ini juga diharapkan menjadi solusi konkret agar aset negara tidak lagi dikuasai pelaku kejahatan, sehingga benar-benar kembali untuk kesejahteraan rakyat.

Baca juga: Komisi III DPR Tak Masalah RUU Perampasan Aset Dibahas Paralel dengan RKUHAP

KPK Desak DPR dan Pemerintah Segera Sahkan RUU Perampasan Aset

Tak hanya Presiden Prabowo, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mendorong pemerintah dan DPR untuk segera membahas dan mengesahkan RUU Perampasan Aset. 

Lembaga antirasuah ini menilai RUU tersebut krusial untuk mengoptimalkan pengembalian keuangan negara (asset recovery) dari para koruptor.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memenjarakan pelaku.