Hingga 5 Oktober, Terjadi Hampir 12 Ribu Kasus Keracunan MBG di Seluruh RI

“Sampai sore kemarin ya, kita sudah memiliki kasus kejadian laporan dari SKDR sekitar 119 kejadian dengan 11.660 kasus di 25 provinsi dan 88 kabupaten/kota.  Cut off-nya jam kemarin pukul 17.00 WIB, yang terakhir di Karanganyar, Kuningan, Kabupaten Purworejo dan juga Temagung,” terang Sumarjaya.

Data 119 kejadian keracunan menu MBG dari SKDR itu diketahui didapat dari 25 provinsi dan 88 kabupaten/kota. Sumarjaya juga memberikan sejumlah pemaparan soal laporan di SKDR.

“Dapat kami laporkan ini peta sebarannya yang sudah kita coba release dan coba kita collect di sistem SKDR. Kita ingin di dalam aplikasi nanti bisa memilah ya nanti bagaimana kasus setiap tren per minggu itu seperti apa kasusnya. Jadi ada berapa nanti,” paparnya.

Menurut Sumarjaya tren mingguan kejadian keracunan pangan MBG di Indonesia puncaknya terjadi di minggu ke-39.

“Pada minggu 39 ya, cukup banyak sekali. Tetapi ini kita berharap nanti dengan manfaat dari bagaimana solusi dan strategi dan upaya kita lakukan  supaya data bisa satu pintu ya, sistem sudah bisa diatur ya dengan baik dan nanti bisa dimanfaatkan oleh semua stakeholder,” jelas Sumarjaya.

Data SPPG

Berdasarkan data SKDR yang ditampilkan Sumarjaya, diketahui pula dari 10.104 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG, sebanyak 1,2 persen (119) yang mengalami kejadian keracunan pangan. 

Data pun menunjukkan 3 provinsi tertinggi yang SPPG-nya mengalami keracunan pangan MBG adalah Jawa Barat (34 kejadian), Jawa Tengah (15 kejadian) dan DI Yogyakarta (13 kejadian).

Sumarjaya juga menyebut belum ada SPPG dengan kejadian keracunan pangan berulang namun terdapat kecamatan dengan kejadian keracunan pangan berulang.

Kemudian data SKDR juga mengungkap bahwa semua SPPG yang mengalami kejadian keracunan pangan belum memiliki SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi).

Sumarjaya berharap, lewat menu baru pada aplikasi SKDR Kemenkes, maka data soal kasus keracunan MBG dapat diakses melalui satu pintu.

“Sehingga nanti data itu benar-benar satu data, yang tidak berbeda-beda data. Baik itu dari daerah kabupaten, provinsi, nasional, maupun stakeholder lainnya,” ujar Sumarjaya.

Sementara itu perwakilan dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengikuti webminar Kemenkes, Boga Hardhana menyampaikan apresiasi atas inovasi pada aplikasi SKDR yang mampu menampilkan data terkait MBG.

“Terima kasih sekali lagi kepada Pak Direktur dengan tim yang telah memiliki sistem SKDR ini sehingga setidaknya kami nantinya akan mampu melihat jumlah-jumlah kejadian ini secara cepat atau mendapat notifikasi secara cepat,” kata Boga dalam webminar.

“Karena  kami meyakini Bapak dan Ibu di daerah baik itu di puskesmas itu yang paling cepat menerima informasi kejadian. Dan dari kegiatan ini kami sangat berharap ada satu kolaborasi bahwa Badan Gizi Nasional dengan Kemenkes RI,” sambungnya.