MK Sorot Peluang Cawe-cawe Ranah Sipil di UU Baru, Mabes TNI: Komitmen atas Supremasi Sipil Kokoh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menyoroti pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI yang baru) yang dinilai memberi ruang Panglima TNI melakukan intervensi atau cawe-cawe ke ranah sipil.

Hal itu muncul dalam sidang sejumlah perkara yang menguji UU TNI di MK pada Kamis (9/20/2025) lalu.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah menjelaskan pandangan Ketua MK Suhartoyo terkait keberadaan Pasal 47 UU TNI merupakan bagian dari proses konstitusional yang sah dalam kehidupan berdemokrasi. 

TNI, kata dia, menghormati sepenuhnya kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan menguji suatu undang-undang terhadap UUD 1945.

"Perlu kami jelaskan bahwa Pasal 47 Ayat (1) mengatur tentang penugasan prajurit aktif pada 14 kementerian/lembaga tertentu, yang bersifat penugasan negara, bukan pensiun. Karena masih berstatus aktif, pembinaan karier prajurit tersebut tetap menjadi tanggung jawab Panglima TNI," jelas Freddy saat dihubungi Tribunnews.com pada Minggu (12/10/2025).

"Sedangkan Pasal 47 Ayat (2) mengatur tentang prajurit yang menduduki jabatan di luar lembaga-lembaga yang disebut dalam Ayat (1), yang wajib mengundurkan diri atau pensiun, sehingga tidak lagi berada dalam pembinaan karier Panglima TNI," lanjutnya.

Dengan demikian, kata Freddy, ketentuan dalam Pasal 47 justru memberikan kejelasan batasan dan mekanisme, bukan ruang campur tangan TNI di ranah sipil. 

Tujuannya, lanjut dia, adalah menjaga tertib administrasi, profesionalitas, dan kesinambungan pembinaan keprajuritan bagi prajurit yang ditugaskan oleh negara di luar struktur TNI.

Ia menambahkan urgensi sebenarnya dari pemberian kewenangan Panglima TNI dalam pembinaan karier prajurit yang menduduki jabatan sipil adalah memastikan bahwa setiap prajurit yang masih berstatus aktif tetap berada dalam sistem pembinaan yang teratur dan memiliki garis tanggung jawab yang jelas terhadap institusi TNI. 

Pembinaan yang dimaksud, lanjutnya, bersifat administratif dan keprajuritan, seperti status kepangkatan, hak karier, serta pembinaan moral dan kedinasan, yang memang menjadi kewenangan Panglima TNI. 

"Jadi, bukan dalam konteks campur tangan terhadap urusan atau kebijakan lembaga sipil," kata Freddy.

"TNI menegaskan bahwa komitmen terhadap prinsip supremasi sipil tetap kokoh dan tidak berubah," tegasnya.

Dalam pelaksanaannya, lanjut dia, prajurit yang ditugaskan di luar struktur TNI tetap tunduk pada sistem dan aturan kementerian/lembaga tempat ia bertugas, sehingga tidak ada pelanggaran terhadap prinsip supremasi sipil.

Penugasan prajurit di luar struktur militer, ungkap dia, dilakukan secara selektif, berdasarkan kebutuhan negara, dan tetap dalam pengawasan hukum yang berlaku. 

Menurutnya Pasal 47 justru menjadi payung hukum untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses tersebut.
 
"TNI memandang bahwa pembahasan hukum mengenai Pasal 47 ini sangat penting untuk memperjelas batas dan mekanisme penugasan prajurit di luar struktur TNI agar tidak menimbulkan multitafsir," kata dia.

"Jika hasil uji materi di MK merekomendasikan penyempurnaan, maka TNI siap mengikuti dan menyesuaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip TNI adalah tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan negara," pungkasnya.

UU Baru Dinilai Beri Ruang Panglima TNI Cawe-Cawe Ke Ranah Sipil

Diberitakan sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menyoroti pasal dalam Undang-Undang 3/2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang memberi ruang Panglima TNI melakukan cawe-cawe atau intervensi ke ranah sipil.

Dalam Pasal 47 UU TNI dijelaskan prajurit TNI dapat menduduki jabatan pada lembaga atau kementerian setelah mengundurkan diri atau pensiun.

Prajurit TNI yang menduduki jabatan itu didasari permintaan pimpinan kementerian atau lembaga terkait. 

Sehingga prajurit juga harus tunduk pada ketentuan yang berlaku di kawasa tugasnya yang baru.

“Tapi di ayat 5 (Pasal 47 UU TNI), saya melompat langsung ke ayat 5, begini, pembinaan karir prajurit yang menduduki jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh panglima,” ujar Suhartoyo di Ruang Sidang Utama MK, Jakarta Pusat dalam sidang sejumlah perkara yang menguji UU TNI di MK pada Kamis (9/20/2025).

“Ini bagaimana ini panglima masih cawe-cawe kalau syarat untuk menduduki jabatan tertentu harus mengundurkan diri atau tidak aktif lagi,” sambung dia.

Menurutnya terdapat kontradiksi pada sejumlah ayat di dalam Pasal 47 tersebut.

Dia menilai ayat-ayat di Pasal 47 itu kemudian menimbulkan sorotan di ruang-ruang publik ihwal supermasi sipil yang masih dikendalikan oleh unsur-unsur dari TNI.

"Di satu sisi syarat harus mundur tapi di sisi lain kenapa pembinaan dan karir masih ditangani oleh panglima," tuturnya.

Kata Wamenkum

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan sejumlah ayat dalam Pasal 47 UU TNI tidak bertentangan.

Menurutnya, itu karena ada jabatan-jabatan khusus di luar struktur yang memang memerlukan pembinaan Panglima TNI.

"Sebetulnya pasal 1 dan pasal 3 itu kalau kita melihat itu tidak bertentangan karena ada jabatan-jabatan khusus di luar struktur yang memang memerlukan pembinaan Panglima TNI," kata dia.

Ia menjelaskan masih ada sejumlah jabatan khusus di luar struktur TNI yang masih memerlukan pembinaan langsung dari Panglima TNI meski di satu sisi lahir perdebatan atas hal tersebut.

Contohnya, jabatan Jaksa Agung Muda Pidana Militer di kejaksaan. 

"Mengapa perdebatan? Kita ini mengenal lembaga tunggal penuntutan yaitu kejaksaan tetapi kami yang memahami doktrin hukum pidana yang namanya hukum pidana militer itu, mohon maaf kastannya sangat tinggi," kata dia.

Namun menurutnya, guna menjembatani antara kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum tunggal dan hukum pidana militer, maka diperlukan jabatan Jaksa Agung Muda Pidana Militer.

"Dan dia tidak bisa terlepas dari arahan panglima militer karena di situ berlaku hukum pidana militer," pungkasnya.