Haidar Alwi Dorong Kolaborasi TNI-Polri, Tegaskan Pentingnya Supremasi Sipil
Haidar Alwi, menilai bahwa keseimbangan kekuasaan di Indonesia hanya akan kokoh jika TNI dan Polri bekerja memperkuat supremasi sipil.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pendiri Haidar Alwi Institute, R. Haidar Alwi, menilai bahwa keseimbangan kekuasaan di Indonesia hanya akan kokoh jika Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bekerja dalam satu kesadaran hukum di bawah kendali sipil.
Supremasi sipil bukan konsep akademik, kata Haidar, melainkan sistem moral yang memastikan kekuasaan tidak pernah lebih tinggi dari keadilan.
"Negara ini tidak akan pernah maju bila alat keamanannya saling mengukur pengaruh. Supremasi sipil tegak hanya jika kekuatan keras tunduk pada hukum, dan hukum dijalankan dengan hati nurani. TNI dan Polri adalah dua sayap negara, dan bangsa ini akan terbang tinggi hanya jika keduanya mengepakkan sayap ke arah yang sama," ujar Haidar Alwi melalui keterangan tertulis, Kamis (9/10/2025).
Selama dua dekade reformasi, hubungan antara TNI dan Polri mengalami transformasi signifikan.
Menurutnya, pemisahan keduanya melalui TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000 membuka babak baru bagi demokrasi Indonesia.
Kekuatan pertahanan dan keamanan tidak lagi berada di satu payung institusi, melainkan diarahkan untuk saling melengkapi di bawah hukum.
Namun, Haidar Alwi mengingatkan bahwa pemisahan struktural tanpa kesadaran fungsional hanyalah menciptakan jarak, bukan kemajuan.
Dalam pandangan Haidar Alwi, reformasi keamanan akan kehilangan makna jika TNI dan Polri tidak berjalan dalam satu visi kebangsaan.
Kolaborasi keduanya adalah fondasi dari supremasi sipil, karena negara hanya bisa adil bila alat kekuasaannya bersatu di bawah hukum.
"Ketika TNI menjaga perbatasan dan Polri menjaga ketertiban, keduanya sedang menjaga satu hal yang sama, rasa aman rakyat. Supremasi sipil bukan menurunkan wibawa aparat, tapi mengangkat martabat hukum agar lebih tinggi dari semua pangkat dan jabatan," kata Haidar Alwi.
Baca juga: Soleman Ponto Kritik Terkait Ribuan Polri di Jabatan Sipil, Begini Kata Haidar Alwi
Data Kemenko Polhukam tahun 2024 mencatat lebih dari seratus nota kesepahaman antara TNI dan Polri dalam berbagai bidang strategis seperti keamanan maritim, penanggulangan terorisme, dan operasi kemanusiaan.
DPR Minta MK Tolak Gugatan UU TNI: Tak Ada Kerugian Nyata |
![]() |
---|
Cara Update Data ASN Lewat MyASN BKN dengan Mudah dan Cepat |
![]() |
---|
Ketua MK Suhartoyo Sorot UU TNI Beri Celah Panglima Cawe-cawe di Ranah Sipil |
![]() |
---|
Mayjen Freddy Ardianzah: Saya Kapuspen TNI Termuda, Bukti Meritokrasi Berlaku |
![]() |
---|
Sosok Brigjen Akhmad Yusep Gunawan, Adik Wamendagri Akhmad Wiyagus, Punya Karier Moncer di Polri |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.