Grafolog Nilai Disinformasi Diduga Jadi Pemicu Gelombang Demonstrasi Akhir Agustus 2025

Ringkasan Berita:

• Gelombang demonstrasi akhir Agustus 2025 di berbagai kota besar dinilai dipengaruhi oleh disinformasi dan manipulasi emosi sosial yang menggiring opini publik secara sistematis.
• Grafolog dan ahli strategi AI Gusti Ayu Dewi menyebut pola gerakan berubah secara perlahan, dengan indikasi adanya pihak di balik layar yang memanfaatkan kemarahan publik untuk memicu kerusuhan, termasuk penjarahan rumah pejabat.
• Dewi memperingatkan bahaya DFK (Disinformasi, Fitnah, Kebencian)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gelombang demonstrasi yang terjadi sejumlah kota besar pada akhir Agustus 2025 diyakini bukan murni gerakan rakyat, melainkan akibat opini publik yang digiring secara sistematis melalui disinformasi dan permainan emosi sosial. 

Hal tersebut disampaikan oleh Grafolog sekaligus ahli strategi AI, Gusti Ayu Dewi.

Grafolog merupakan orang yang menguasai ilmu tentang aksara atau sistem tulisan.

Dewi mengungkapkan, dirinya telah memantau dinamika sosial sejak demonstrasi menolak kenaikan pajak yang dilakukan oleh Bupati Pati, Sudewo. 

Menurutnya, meski awalnya aksi tersebut berangkat dari keresahan masyarakat, namun arah gerakan kemudian berubah.

“Awalnya gerakan ini terlihat murni gerakan rakyat. Namun, secara perlahan terjadi perubahan pola, seperti ada pihak di balik layar yang mengendalikan,” kata Dewi kepada wartawan, Jumat (31/10/2025).

Dewi menilai, perubahan pola tersebut menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menggiring opini publik lewat arus disinformasi dan pemanfaatan emosi sosial. 

Hal ini membuat logika publik menjadi kacau dan mudah diprovokasi hingga akhirnya berujung pada kerusuhan.

“Berbeda dari perang fisik yang menumpahkan darah, perang ini menyerang pikiran dan persepsi manusia, mengubah cara kita memaknai realitas. Musuhnya tidak kelihatan, tapi dampaknya nyata. Rakyat diadu, dibakar emosinya, dijadikan pion dalam permainan besar,” ujarnya.

Dewi menjelaskan, situasi tersebut menjadi pemicu munculnya aksi anarkis, termasuk penjarahan terhadap rumah sejumlah pejabat publik seperti Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Uya Kuya, hingga Eko Patrio. 

Dia menyebut, kemarahan publik yang awalnya bersifat moral kemudian dimanfaatkan oleh pihak tertentu dengan menyebarkan narasi palsu dan kebencian di media sosial.

Menurutnya, para pejabat tersebut memang menunjukkan sikap yang dianggap tidak empatik, namun amuk massa yang kemudian terjadi tidak bisa dibenarkan.

“Adanya disinformasi membuat amuk massa tidak terkontrol hingga terjadi tindak pidana penjarahan, pengancaman, hingga persekusi,” ucap Dewi.

Ia menegaskan, kritik terhadap pejabat publik sah dilakukan, namun segala bentuk kekerasan tetap merupakan tindak kriminal.

“Inilah bahayanya DFK (Disinformasi, Fitnah, Kebencian), ketika moral publik dibajak, orang merasa tindakannya benar padahal sudah melanggar hukum,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dewi meminta pemerintah menjadikan kerusuhan Agustus 2025 sebagai peringatan serius untuk memperkuat penegakan hukum, terutama terhadap penyebaran DFK di dunia maya.

“Karena kalau tidak, DFK ini akan jadi virus sosial yang menggerogoti bangsa dari dalam. Hari ini korbannya pejabat, besok bisa siapa saja dari kita,” pungkasnya.

Pada tanggal 25 Agustus 2025, unjuk rasa besar-besaran dimulai di depan gedung DPR RI di Jakarta, diikuti oleh pelajar, mahasiswa, pekerja dan elemen masyarakat lainnya yang menyuarakan berbagai tuntutan, mulai dari penghapusan outsourcing,

kenaikan upah minimum, hingga penolakan kenaikan tunjangan anggota DPR.

Aksi ini kemudian meluas ke 28–29 Agustus dengan bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan terjadi di sejumlah titik di Jakarta dan berbagai kota lain seperti Surabaya, Medan, dan Makassar. 

Dalam proses aksi, terjadi pelanggaran dan kerusuhan: massa melempar batang-batu ke pagar DPR, beberapa halte TransJakarta dibakar, kerusakan fasilitas publik dilaporkan, dan transportasi umum di Jakarta sempat terganggu.

Selain demonstrasi, massa juga sempat melakukan penjarahan rumah sejumlah anggota DPR RI.

Aparat keamanan menurunkan pasukan besar dan menggunakan gas air mata untuk meredam kerusuhan.

Sebagian pelajar bahkan dilaporkan ikut aksi, dan muncul tuduhan adanya penyusupan provokator yang memicu eskalasi kekerasan.

Pihak berwajib menyatakan akan menindak tegas pelaku kerusuhan dan mengusut otak di aksi tersebut, termasuk pihak eksternal yang memanfaatkan momentum protes.

Baca juga: Mahasiswa YARSI Ajak Suarakan Aspirasi dengan Damai, Demo Jangan Anarkis

Sementara itu, gerakan demonstrasi ini dipandang sebagai sinyal kuat dari keresahan publik yang lebih dalam — tidak hanya soal upah atau tunjangan, namun juga soal ekonomi, keadilan sosial, dan transparansi pemerintahan.