Survei Indikator: Dinilai Gagal Wakili Suara Rakyat, DPR Jadi Lembaga Paling Tidak Dipercaya Publik

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menyebut tren ini bukan hal mengejutkan. 

“Seperti sudah menjadi takdir DPR, peringkat kepercayaan publiknya selalu rendah dibandingkan dengan lembaga-lembaga negara yang lain,” kata Lucius kepada Tribunnews.com, Rabu (29/1/2025).

Menurutnya, pergantian periode DPR setiap lima tahun tidak berdampak signifikan terhadap perbaikan citra dan kinerja lembaga. 

“Dengan kata lain, pergantian periode DPR setiap lima tahun sekali sama sekali tidak berdampak pada perubahan citra dan kinerja DPR secara kelembagaan,” ujarnya.

Baca juga: DPR Mengkhianati Sejarah Indonesia Jika Setuju Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto

Lucius menilai DPR seharusnya menjadi pusat perubahan karena memiliki kewenangan besar sejak era reformasi. 

Namun, kenyataannya kekuasaan tersebut tidak berbanding lurus dengan kinerja. 

“Potret buruknya kinerja dan citra lembaga yang ditunjukkan DPR dari periode ke periode membuat kepercayaan publik terhadap DPR cenderung stagnan atau konsisten di posisi yang rendah,” jelasnya.

Ia menambahkan, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR menjadi titik konsisten penilaian buruk publik. 

“Yang paling konsisten memberikan rating buruk kepercayaan publik terhadap DPR tentu saja adalah kinerja mereka dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” ucap Lucius.

Faktor lain yang memperburuk citra DPR menurut Lucius adalah integritas anggota dan kebijakan internal yang kerap memantik kritik publik. 

“DPR sebagai wakil rakyat terlihat tinggal sebagai jargon karena dalam banyak isu publik, DPR justru mengabaikan rakyat dan bersekutu dengan elite,” tegasnya.

Lucius menyimpulkan, mimpi tentang DPR modern yang transparan dan akuntabel belum menjadi kenyataan. 

“Jargon DPR modern dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, hanya tinggal jargon saja karena yang ditunjukkan DPR justru semangat yang cenderung tidak transparan, tidak akuntabel, tidak partisipatif,” pungkasnya.