Survei Litbang Kompas Oktober 2025: Kepercayaan Masyarakat terhadap Polri Meningkat

Ringkasan Berita:

• Survei Litbang Kompas pada Oktober 2025 mencatat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri mencapai 76,2 persen.
• Polri berkomitmen meningkatkan pelayanan prima, merespons cepat laporan masyarakat, dan memperkuat sikap humanis sebagai langkah untuk memperkuat kepercayaan publik.
• Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dipimpin Jimly Asshiddiqie menggelar rapat perdana membahas rencana kerja tiga bulan ke depan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Survei Litbang Kompas merilis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. 

Riset tentang persepsi masyarakat dan evaluasi kinerja kepolisian itu dilakukan pada bulan Oktober 2025. 

Berdasarkan hasil survei yang dilansir pada Kamis, 13 November 2025, Polri mendapatkan tingkat kepercayaan masyarakat sebesar 76,2 persen.  

Jumlah itu dari kategori survei sangat percaya dan percaya.  

Survei Litbang Kompas mencatat adanya peningkatan atau pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap Korps Bhayangkara.   

Angka tersebut naik pasca-terjadinya kerusuhan pada bulan Agustus 2025 lalu. 

Kekinian Citra dan kepuasan publik terhadap Polri kembali menunjukkan kenaikan.  

Survei ini sendiri menggunakan metode sampling Multistage Random Sampling yang melakukan pengumpulan data sejak tanggal 9 hingga 16 Oktober 2025.  

Data kuantitatif didapatkan melalui survei tatap muka atau Face to Face yang dilaksanakan di 38 Provinsi Indonesia. Adapun responden sebanyak 1.200 orang masyarakat umum.  

Responden survei sendiri dalam rentang usia 17 sampai 65 tahun untuk pria dan wanita.  

Sementara Polri terus membuka diri untuk menerima semua kritik dan aspirasi dari masyarakat untuk mewujudkan institusi yang diharapkan.  

Peningkatan pelayanan prima, respons cepat laporan masyarakat dan sikap humanis menjadi fokus utama Polri dalam melakukan perbaikan. 

Reformasi Polri 

Komisi Percepatan Reformasi Polri diberitakan sebelumnya menggelar rapat perdana di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (10/11/2025).  

Rapat yang berlangsung selama dua jam tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie yang dihadiri seluruh anggota. 

Kepada wartawan, Jimly menjelaskan rapat perdana ini membahas pola kerja tim selama tiga bulan ke depan termasuk agenda dan sasaran yang akan dicapai. 

“Hari ini kami membahas cara bekerja selama tiga bulan, harapannya nanti hasilnya berupa kebijakan ke depan yang akan dilaporkan kepada Presiden," tuturnya. 

Selama tiga bulan ke depan, tim komisi menjadwalkan rapat maraton dengan pertemuan rutin setiap pekan.  

Jimly menambahkan, pihaknya juga akan membuka ruang bagi berbagai kelompok masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait reformasi Polri. 

Misalnya dari kalangan akademisi di kampus, BEM mahasiswa, organisasi masyarakat, hingga jaringan LSM.  

"Semua kelompok yang punya kepentingan dan aspirasi akan kami dengarkan dalam rangka reformasi Polri,” jelasnya. 

Jimly menyebutkan, sebelum Kamis mendatang, komisi akan kembali menggelar rapat persiapan untuk pelaksanaan public hearing pertama. 

Termasuk solusi-solusi yang mungkin mereka usulkan. 

Kemudian tim akan mengkaji semua masukan agar dalam dua bulan pertama sudah bisa dirumuskan rekomendasi dan kebijakan baru dalam rangka reformasi kepolisian. 

Untuk hal-hal yang bersifat quick win dan berkaitan dengan masalah internal polisi akan dilaporkan. 

Jimly menyampaikan bahwa hal itu nantinya akan disampaikan langsung ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang juga mengemban tugas sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri.   

"Kami akan merekomendasikannya langsung ke internal Polri,” ujarnya. 

Jimly menegaskan, Kapolri akan menjadi penghubung antara hasil kerja Komisi Reformasi dengan jajaran internal Polri.