HAPI Audiensi dengan Setwapres, Langkah Memperluas Ekosistem Penyelesaian Aduan Publik

Ringkasan Berita:

• Setwapres mendukung pentingnya kolaborasi dengan pemangku kepentingan di sektor hukum
• HAPI dan Setwapres memperluas ekosistem penyelesaian aduan publik
• Keberadaan tenaga advokat terlatih di daerah akan mempercepat proses verifikasi laporan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) mendukung pentingnya kolaborasi dengan pemangku kepentingan di sektor hukum.

Pertemuan antara jajaran Setwapres dan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) menjadi bukti bahwa penyelesaian aduan masyarakat membutuhkan dukungan profesional yang terstruktur dan terstandar.

Baca juga: Melihat Kode Etik Advokat sebagai Etika Tanggung Jawab

HAPI adalah organisasi profesi advokat di Indonesia yang berfungsi sebagai wadah berhimpun, pembinaan, dan pengawasan etika bagi para pengacara.

HAPI berperan memperjuangkan integritas profesi advokat, memberikan pendidikan hukum, serta menjadi mitra strategis dalam penegakan hukum nasional.

Baca juga: Anggota DPR Tanya Calon Anggota KY: Pernah Enggak Sebagai Advokat Beri Sesuatu pada Hakim?

Pertemuan yang diterima langsung Staf Khusus Wakil Presiden, Achmad Adhitya itu menegaskan bahwa Setwapres tengah memperkuat tata kelola program “Lapor Mas Wapres”, kanal aduan publik yang kini menjadi salah satu instrumen penting dalam deteksi dini masalah hukum maupun sosial di lapangan.

Dari paparan yang disampaikan kepada HAPI, aduan masyarakat didominasi sengketa tanah dan isu agraria. 

Kompleksitas laporan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan hukum membutuhkan kolaborasi yang lebih luas.

Ketua Umum HAPI Enita Adyalaksmita mengungkapkan bahwa langkah HAPI adalah respons konkret untuk ikut menyelesaikan masalah yang ditangani Wapres.

“Kami mencermati dengan seksama program ‘Lapor Mas Wapres, mayoritas aduan yang masuk dari ribuan laporan masyarakat adalah terkait sengketa tanah atau agrari. Wapres juga memiliki tugas khusus untuk penanganan isu-isu di Papua. Di sinilah HAPI hadir untuk berkolaborasi,” ujarnya dalam keterangan yang diterima, Sabtu (22/11/2025).

Salah satu poin yang mendapat perhatian khusus adalah tawaran Beasiswa PKPA dari HAPI, yang diarahkan untuk sarjana hukum Indonesia Timur, khususnya putra-putri Papua.

Dia menilai program ini sejalan dengan kebutuhan memperkuat advokasi lokal—terutama untuk wilayah dengan tingkat konflik agraria dan persoalan adat yang tinggi.

"Dengan hadirnya advokat lokal yang memahami kultur, hukum adat, dan dinamika masyarakat Papua, penyelesaian perkara akan lebih efektif, berkelanjutan, dan sesuai mandat khusus yang diemban Wapres Gibran," kata Enita.

Sinergi dengan HAPI dan Setwapres, dikatakan dia, sebagai langkah memperluas ekosistem penyelesaian aduan publik. 

Baca juga: PERADI SAI Nilai RUU KUHAP Pertegas Perlindungan bagi Advokat

Keberadaan tenaga advokat terlatih di daerah akan mempercepat proses verifikasi laporan serta membantu masyarakat yang selama ini kesulitan akses bantuan hukum.

Hal ini juga memperkuat peran Setwapres sebagai pusat kendali koordinasi penyelesaian masalah publik lintas sektor, terutama dalam isu agraria dan pembangunan SDM Papua.

Dalam pertemuan itu, Enita juga menyampaikan agar Wapres Gibran melantik pengurus hasil Kongres VII pada 22 Desember 2025. 

Kerja sama dengan organisasi profesi seperti HAPI bukan sekadar seremonial, tetapi bagian dari strategi memperkuat respons kebijakan berbasis data lapangan yang masuk melalui kanal aduan masyarakat.