Senin, 24 November 2025

 Komisi III DPR Bahas RUU Penyesuaian Pidana Bersama Pemerintah

Presiden telah menugaskan Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut bersama DPR.

Penulis: Fersianus Waku
Editor: Hasanudin Aco
Tribunnews.com/Fersianus Waku
RUU PENYESUAIAN PIDANA - Komisi III DPR RI menggelar membahas RUU undang-undang (RUU) Penyesuaian Pidana bersama pemerintah yang diwakili Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy). Rapat tersebut berlangsung di ruangan Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025). 

RUU ini dinilai penting agar tidak terjadi izin hukum dan disparitas pemidanaan.

KUHP baru telah disahkan dan akan berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026 .

Banyak undang-undang sektoral (misalnya UU Narkotika, UU Perlindungan Anak, UU Lalu Lintas) yang masih menggunakan sistem pidana lama.

RUU Penyesuaian Pidana disusun sebagai aturandalam UU disusun sebagai aturan turunan untuk menyelaraskan ancaman pidana dalam UU sektoral dengan sistem pemidanaan KUHP baru.

 

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved